Taufik sebut sidang paripurna istimewa wajib hukumnya

Merdeka.com - Perlu atau tidaknya sidang paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta untuk mendengarkan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menuai perdebatan diantara pimpinan DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, sidang paripurna istimewa sangat penting karena ini sebagai wadah Anies-Sandiaga untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan seluruh anggota legislatif.

"Justru kalau tidak dilakukan sidang paripurna akan mendapat sorotan negatif dari publik, seolah-olah tidak mau mengakui," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam surat edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA pidato gubernur baru di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersifat wajib.

"Dalam surat edaran disebutkan berkenaan dengan di atas hasil pilkada serentak segera mempersiapkan dan menyampaikan pidato sambutan dalam sidang paripurna DPRD. Nggak bisa dibantah, ini aturan," ungkapnya.

Sesuai edaran itulah, dia tetap keukeuh agar sidang paripurna istimewa dilakukan. Menurutnya, sidang paripurna istimewa harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelantikan. Itu berarti masih ada sisi 11 hari.

"Jangan sampe institusi dewan langgar aturan juga, kalau institusi melanggar aturan kan jadi rada aneh. Saya kira ini yg mesti dipahami," tutup Taufik.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan sidang paripurna istimewa tidak perlu digelar. Sebab, tidak ada aturan yang mengharuskan digelar paripurna pasca pelantikan gubernur baru.

"Tidak ada, memang tidak diatur, kalau di aturannya ada, saya mau, kan kemarin sudah bicara kepada warga di Balai Kota. Saya saran kepada Pak Anies dan Pak Sandi, ya kerja sekarang" ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).