Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tekan konsumsi plastik, Pemprov DKI siap terapkan kantong berbayar

Tekan konsumsi plastik, Pemprov DKI siap terapkan kantong berbayar Penggunaan kantong plastik di Inggris. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung Gerakan clean up untuk bebas sampah 2020. Gerakan ini dilakukan bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 yang digelar Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta, pagi ini.

Acara yang didukung oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut diawali dengan gerakan memungut sampah di delapan titik di Jakarta. Selain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, acara ini juga diikuti sekitar 800 komunitas peduli lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan acara serupa juga sudah melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di kelurahan-kelurahan se-Jakarta.

"Sejak kemarin Jakarta menggelar acara seperti ini di seluruh kecamatan hingga kelurahan di Jakarta sampai hari ini," kata Djarot di lokasi, Minggu (21/2).

Upaya lain, kata Djarot, adalah dengan menekan angka penggunaan kantong plastik yang ada di Jakarta. Sebab, limbah sampah plastik adalah salah satu yang terbesar. Selain itu, sampah plastik berpotensi besar merusak lingkungan karena sifatnya yang susah terurai.

"Jakarta memproduksi sampah sekitar 6.500-7.000 ton per hari, di antara sampah itu terdapat sampah anorganik dan berbahan plastik. Sampah plastik biasanya terurai 500-1.000 tahun ke depan," jelasnya.

Melihat kondisi ini, Djarot mengaku Pemprov DKI Jakarta akan meminimalisir konsumsi plastik dengan menerapkan plastik berbayar. Rencananya, penerapan plastik berbayar akan segera dibahas secara lebih detil oleh jajaran SKPD DKI untuk dibuatkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sedang membahas mengenai usulan harga plastik berbayar ini. Djarot menyebut kemungkinan harga satuan untuk plastik berbayar ini dibanderol dengan harga Rp 5.000.

"Dalam momentum seperti uji Jakarta mendeklarasikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tas kresek berbayar. Dan sebagian besar sampah sampah kita adalah plastik. Tas ini harus berbayar di pasar atau retail-retail. Dan mereka harus membayar Rp. 5.000 untuk beli tas ini," tandasnya.

Seperti diketahui, acara ini berujung pada deklarasi revolusi mental menuju indonesia bersih sampah 2020 yang dibacakan oleh Wali kota Jakarta Pusat Mangara Pardede sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pramono Bakal Kaji Larangan Penggunaan Plastik di Jakarta
Pramono Bakal Kaji Larangan Penggunaan Plastik di Jakarta

Menurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan

Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan

Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Akui Sulit Atur Sebaran Kantong Plastik di Pasar Tradisional
Pemerintah Akui Sulit Atur Sebaran Kantong Plastik di Pasar Tradisional

Indonesia jadi negara terbesar ke-2 yang sumbang sampah kantong plastik ke laut.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya
FOTO: Melihat Pengolahan Limbah Alat Peraga Kampanye Didaur Ulang Jadi Kompos
FOTO: Melihat Pengolahan Limbah Alat Peraga Kampanye Didaur Ulang Jadi Kompos

Pengolahan limpah alat kampanye itu dilakukan berdasarkan jenisnya. Untuk bambu dan kayu akan didaur ulang menjadi kompos.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Kendaraan Pribadi di DKI Jakarta Segera Terbit
Aturan Pembatasan Kendaraan Pribadi di DKI Jakarta Segera Terbit

Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan

Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya