Tekan Mobilitas Warga Jelang Tahun Baru, Pemprov DKI akan Gelar Operasi Yustisi

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada perayaan pergantian tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga. Agar upaya pencegahan efektif, Pemerintah Provinsi DKI bersama aparat penegak hukum dan keamanan akan melakukan operasi yustisi jelang pergantian tahun.

"Kami tadi rapat dengan Kapolda dan Kasdam Jaya untuk melaksanakan operasi yustisi penertiban dan sebagainya," ucap Riza, Selasa (15/12).

Kendati menegaskan tidak ada perayaan tahun baru, tempat-tempat wisata ataupun pusat keramaian boleh beroperasi dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Pengetatan juga dilakukan DKI di lokasi perbatasan dengan kota penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, Tangerang. Untuk itu, dalam rapat kali ini Riza menyebut turut kerja sama dengan pimpinan daerah penyangga Jakarta.

"Kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk antisipasi hal ini. Kemudian, tempat-tempat hiburan juga kita batasi sebagaimana ketentuan PSBB masa transisi," tuturnya.

Upaya antisipasi tingginya mobilitas warga di Jakarta juga ditekan melalui penyesuaian porsi ASN DKI yang bekerja dari rumah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir memastikan Pemerintah Provinsi DKI akan merevisi Surat Edaran (SE) tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Chaidir mengatakan, Pemprov DKI akan merevisi persentase ASN yang bekerja dari rumah sebesar 75 persen. Sebelumnya, ASN yang bekerja dari rumah sebesar 50 persen.

"Persentase saat ini WFH 50 persen, 50 WFO. Sesuai arahan Pak Luhut kami akan menyesuaikan sedang merevisi SE tentang jam kerja ASN, WFH menjadi 75 persen dan 25 WFO," ucap Chaidir saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (15/12).

Chaidir menambahkan, 75 persen ASN yang akan bekerja dari rumah berlangsung sampai tiga minggu, sebagai upaya pengendalian penularan Covid-19.

"Tanggal dimulainya 18 Desember 2020 - 8 Januari 2021 selama pandemi covid pasca tahun baru," sebut Chaidir.

75 Persen ASN DKI Kerja dari Rumah

Sebelumnya, jelang libur natal dan tahun baru, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75 persen.

Pesan itu disampaikan Luhut pada rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang dipimpinnya secara virtual, Senin (14/12).

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal dan tempat hiburan," kata Luhut, Senin (14/12).

Luhut pun meminta Anies memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa). Tujuannya agar kebijakan pemerintah tak membebani penyewa tempat usaha di mal.

"Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan, bahwa akan melarang kegiatan tahun baru yang mengumpulkan banyak orang. Begitu pula dengan perayaan natal secara langsung atau bersama-sama.

Anies juga akan mulai memberlakukan rapid antigen kepada masyarakat yang masuk melalui bandar udara.

"Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di satu kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama," kata Anies.

Hadir dalam rakor virtual tersebut Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait. (mdk/eko)