Teman Ahok boleh sewa lahan Pemprov asal bayar sesuai aturan
Merdeka.com - Relawan Teman Ahok diketahui menggunakan bangunan yang merupakan aset milik Pemprov DKI di kawasan Pejaten Pasar Minggu. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono hal tersebut diperbolehkan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya boleh (aset daerah) disewakan. Asal bayar dan mekanismenya benar," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/3).
Heru mengatakan, soal sewa menyewa milik aset daerah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD). Dalam peraturan ini, lanjutnya, pemanfaatan BMD dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
-
Siapa yang menyewakan rumah itu? Dalam deskripsi iklannya, Supoj dengan jujur menggambarkan rumah tersebut sebagai 'tempat bergaya kumuh' dan tidak berusaha menyembunyikan kondisi bangunannya yang sederhana.
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Dimana sertipikat aset Pemda diserahkan? Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023).
-
Apa aset eks BLBI yang dihibahkan? Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai itu? Bangunan kuno milik artis terkenal yang terbengkalai sejak 1990-an, kini menjadi pusat perhatian di kanal YouTube Sang Penjelajah Amatir.
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
"Adapun bentuk-bentuk pengelolaan BMD tak hanya sewa. BMD atau aset juga dapat dikelola dengan cara dipinjam pakai," ujarnya.
"Teman Ahok bilang enggak punya dana buat sewa rumah. Jadi saya pinjamkan lantai bawah buat Teman Ahok. Satu rumah saya sewakan dengan kisaran Rp 150 juta per tahun," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi cibiran atas penggunaan aset pemprov DKI itu. Ahok bahkan mengungkapkan, banyak partai politik yang menggunakan lahan negara yang tidak membayar sewa.
"Teman Ahok nih bukan parpol loh. Kumpulan masyarakat yang ingin memberikan (dukungannya) saya, yang politik itu saya. Kamu kira parpol-parpol tidak pakai lahan pemprov? Sewa loh. Banyak parpol yang kagak bayar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/3).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaMulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaBanyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca Selengkapnya