Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Teman Ahok boleh sewa lahan Pemprov asal bayar sesuai aturan

Teman Ahok boleh sewa lahan Pemprov asal bayar sesuai aturan markas teman ahok. ©2016 Merdeka.com/Nuzul

Merdeka.com - Relawan Teman Ahok diketahui menggunakan bangunan yang merupakan aset milik Pemprov DKI di kawasan Pejaten Pasar Minggu. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono hal tersebut diperbolehkan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya boleh (aset daerah) disewakan. Asal bayar dan mekanismenya benar," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/3).

Heru mengatakan, soal sewa menyewa milik aset daerah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD). Dalam peraturan ini, lanjutnya, pemanfaatan BMD dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

"Adapun bentuk-bentuk pengelolaan BMD tak hanya sewa. BMD atau aset juga dapat dikelola dengan cara dipinjam pakai," ujarnya.

"Teman Ahok bilang enggak punya dana buat sewa rumah. Jadi saya pinjamkan lantai bawah buat Teman Ahok. Satu rumah saya sewakan dengan kisaran Rp 150 juta per tahun," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi cibiran atas penggunaan aset pemprov DKI itu. Ahok bahkan mengungkapkan, banyak partai politik yang menggunakan lahan negara yang tidak membayar sewa.

"Teman Ahok nih bukan parpol loh. Kumpulan masyarakat yang ingin memberikan (dukungannya) saya, yang politik itu saya. Kamu kira parpol-parpol tidak pakai lahan pemprov? Sewa loh. Banyak parpol yang kagak bayar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang
Ahok Sebut Penertiban Juru Parkir Liar Terkendala di Pemda, Diduga Ada Pembagian Uang

Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.

Baca Selengkapnya
Ahok Beberkan Kriteria Sosok Ideal Gubernur Jakarta
Ahok Beberkan Kriteria Sosok Ideal Gubernur Jakarta

Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce

Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.

Baca Selengkapnya
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main

Mulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta
Ahok Blak-Blakan Ada Orang Pemda di Balik Parkir Liar, Ini Respons Kadishub Jakarta

Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.

Baca Selengkapnya
Anies Soroti Ketimpangan Urus Legalitas Lahan: Mudah Bagi yang Besar, Rakyat Kecil Ribet
Anies Soroti Ketimpangan Urus Legalitas Lahan: Mudah Bagi yang Besar, Rakyat Kecil Ribet

Banyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.

Baca Selengkapnya