Temani Djarot kampanye, Wali Kota Jakbar terancam dipecat
Merdeka.com - Kehadiran Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi saat kampanye calon wakil gubernur nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, berbuntut panjang. Sekretaris Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, Syarif menegaskan, kehadiran Anas Effendi dalam kampanye Djarot masuk kategori pelanggaran Pemilu.
Tidak menutup kemungkinan Anas dipecat. Sebab dia dinilai telah melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Pilkada. "Kalau pelanggaran Pemilu boleh (langsung dipecat), karena menyangkut Pidana Pemilu," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (10/11).
Syarif meminta pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tidak membela tindakan anak buahnya itu. Tindakan Anas telah masuk ke pengaduan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dituduh menghalangi Anies di Pilgub? Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara karena dianggap mempengaruhi batalnya pencalonan Anies Baswedan dalam Pilgub 2024. Jokowi bicara dirinya yang sering dituding hingga menjegal.'Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding,' ujar Jokowi di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Kenapa PDIP Jabar akan mendaftarkan Anies? 'Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar,' ucapnya. '95 persen (usung Anies-Ono)' imbuh dia.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
"Pembelaan hanya ada di Bawaslu, dan kabarnya akan diproses. Silakan Pak Anas Effendi membuat klarifikasi di Bawaslu, dan Pak Soni enggak usah membela," tegasnya.
Politisi Gerindra ini mengatakan, kredibilitas dan netralitas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini tengah diuji.Karena itu dia menyarankan Soni tidak perlu banyak bicara sampai Bawaslu mengeluarkan keputusan.
"Justru itu saat sekarang Pak Soni diharapkan tidak membuat statement apa yang terkesan membela, dan ingat janji Pak Soni saat pidato di Monas saat deklarasi Pilkada Damai," tegasnya.
Untuk diketahui, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat ingin melakukan bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu (9/11). Namun, bukannya mendapat sambutan, dia malah diusir keluar oleh warga setempat.
Walaupun mendapatkan penolakan, Djarot tetap santai menemui Haji Saman dengan ditemani Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi. Sedangkan di luar warga membawa spanduk penolakan bertuliskan 'warga 100% tolak Ahok-Djarot'.
"Tolak, tolak, tolak si Djarot sekarang juga. Usir, usir, usir si Djarot sekarang juga. Tolak si Djarot dari kampung kita," teriak mereka di lokasi, Rabu (9/11).
Tak kunjung melihat batang hidung Djarot, teriakan mereka makin keras. Sempat ada kerusuhan kecil terjadi, namun aksi masih bisa diredam oleh aparat keamanan.
Polisi uang sudah mengetahui adanya aksi demo meminta Djarot kembali masuk ke daam mobil, tapi permintaan itu diindahkan. Djarot langsung menghampiri para pendemo yang kebanyakan anak muda. Dengan tegas dia mencari tahu siapa yang memimpin aksi penolakan tersebut.
"Siapa komandannya? Siapa ketuamu?," tanya Djarot.
Namun para pemuda malah mengangkat spanduk dan menutupi wajah mereka, tak menjawab. Djarot mempertanyakan alasan mereka menolaknya. Seorang pria berbaju putih menjawab, warga tidak suka dengan pasangan Djarot yakni Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.
Djarot hanya menegaskan pada warga, dirinya bebas mendatangi lokasi mana saja untuk berkampanye. Setiap pasangan calon kepala daerah dilindungi Undang-Undang.
"Pak ini kami dilindungi undang-undang saya kemana pun boleh, kalau bapak begitu bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau bapak enggak setuju tanggal 15 enggak usah dipilih," tegasnya.
Jika terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok, Djarot mengungkapkan, kasus itu sudah diproses polisi. Djarot pun minta maaf dan berjalan kembali menuju mobilnya. Namun, para pemudi masih berteriak. Djarot kembali menghampiri dan mengimbau mereka untuk tidak melanjutkan aksi.
"Kalau saya enggak kepilih enggak apa-apa, saya minta tolong betul, Islam itu agama yang ramah, toleransi," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia diduga mengkampanyekan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaAnwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaViral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca SelengkapnyaGanjar menilai tidak ada yang salah apabila seorang ASN mendukung pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto menilai, upaya mengganjal Anies adalah proses demokrasi yang tidak sehat.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaAnies dan DPP PDIP berkomunikasi secara intens saat masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada Selasa (27/8).
Baca Selengkapnya