Temuan mengejutkan BPK, proyek UPS 2014 hanya dibahas di DPRD DKI

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan menelaah laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Salah satu poin yang diperiksa BPK soal proyek pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) tahun anggaran 2014.

Dalam draf hasil laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 yang didapat wartawan, Selasa (18/8), dinyatakan proyek penganggaran UPS tidak sesuai ketentuan. Selain itu, proyek tersebut juga tidak didukung analisa kebutuhan barang yang memadai.

BPK membenarkan proyek pengadaan UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Sudin Dikmen Jakpus dan Jakbar telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPAD dan masing-masing sudin. Tapi, tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran kedua instansi.

"...Penambahan kegiatan pengadaan UPS tersebut pada anggaran BPAD dan anggaran masing-masing sudin didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta yang hanya ditandatangani Pimpinan Komisi E," tulis BPK di halaman 241 draf tersebut.

"Kegiatan dalam hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut tidak melalui mekanisme pembahasan rancangan APBD (RAPBD) antara DPRD selaku pihak legislatif dan gubernur selaku pihak eksekutif (yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah)."

Padahal, dalam penyelidikan BPK lewat wawancara dengan Kepala Bidang Program, Pembiayaan dan Pembangunan serta Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda, dijelaskan bahwa dalam penganggaran sebuah harus dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan mekanisme e-planning yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sistem itu dijelaskan ada enam tahapan yang harus dilalui antara lain, input renja, inpur RKA SKPD, supervisi RKA SKPD, Pra Finansial TAPD dan Pasca Penandatanganan KUA.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2014, Komisi E masih dipimpin Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Lulung pun sudah pernah dimintai keterangan dalam kasus UPS yang ditangani Bareskrim Polri.

Bahkan ruangan kerja Lulung pun sudah pernah digeledah untuk dicari sejumlah bukti. Meski demikian, Lulung tetap yakin dirinya tak terlibat kasus tersebut.

"Jangan saya dikriminalisasi saja. Sebab saya yakini saya enggak pernah main apapun di dewan, apalagi komunikasi dengan kepala dinas. Tanya saja kepala dinas yang dulu sampe sekarang pernah enggak saya panggil," dalih Lulung saat itu.