Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temukan Anggaran Alat Tulis Tak Masuk Akal, Anies Bilang 'Stop Doing This!'

Temukan Anggaran Alat Tulis Tak Masuk Akal, Anies Bilang 'Stop Doing This!' Anies Baswedan Ajak Masyarakat Berkolaborasi Demo Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Ronald Chaniago

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti anggaran tak masuk akal saat memberikan pengarahan kepada kepala dinas di DKI Jakarta. Anies juga meminta kepala dinas berhenti menyusun anggaran-anggaran yang tak bisa dijelaskan dan tak masuk akal.

Arahan Anies itu terekam dalam video yang diunggah Pemprov DKI di akun Youtube pada Selasa (29/10). Video itu merekam rapat yang dipimpin Anies pada Rabu (23/10). Selama satu jam Anies menceramahi para kepala dinas. Mulai dari tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang merupakan cikal bakal APBD DKI Jakarta, hingga dampak dan tujuan anggaran untuk kesejahteraan sosial.

Salah satu pos anggaran yang disoroti Anies adalah belanja Alat Tulis Kantor. Dalam video itu terlihat, belanja ATK pada 2019 mencapai Rp409,6 Miliar. Anggaran ini melonjak drastis pada 2020 menjadi Rp1,722 Triliun. Dari total anggaran itu, Anies mengambil contoh pos anggaran ATK di Sudin Jakarta Timur.

Pada 2019, anggaran ATK Sudin Jaktim mencapai Rp35 miliar dan melonjak menjadi Rp337 Miliar. "Jelasin deh, penjelasannya 800 persen peningkatannya," ujar Anies.

Anies lalu mengambil contoh anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang pada 2019 mencapai Rp4,09 miliar menjadi Rp6,9 miliar di 2020. Terjadi kenaikan 69 persen. Anies tidak ingin anggaran tak masuk akal semacam ini kembali muncul.

"Ini kalau bapak ibu ulangi, You are out. Out pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini pada diri sendiri, pada publik dan pada Tuhan yang maha kuasa," kata Anies.

Dia kembali menyinggung anggaran lain yang terlalu boros. Dia menyebut anggaran untuk membeli balpoint sebesar Rp635 miliar. Lalu Anies mengambil tiga laser pointer.

"Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ada begini. bapak ibu kirim uang ini ke pabrik. Teruskan saja kirim uang itu ke pabrik-pabrik," kata Anies.

"Stop Doing This! Berhenti kerjakan ini," tegasnya.

Mantan Mendikbud ini kembali menyinggung anggaran belanja lain yang tak masuk akal. Yakni anggaran pembelian kertas yang tertulis sebesar Rp213 miliar. Lalu anggaran untuk membeli tinta printer Rp407,1 miliar. Termasuk anggaran stabilo yang dipatok sebesar Rp3 miliar.

"What is going on bapak ibu? apa yang sedang terjadi? Kita sumbang ke pabrik stabilo Rp3 miliar."

Lalu Anies menyoroti anggaran pembelian penghapus. Dia menunjuk layar. "Penghapus Rp31 miliar gimana coba? Ini ngga punya kalkulator?" tanya Anies heran.

Menurutnya, anggaran semacam ini bisa lolos karena kecil-kecil. Karena itu Anies meminta seluruh jajarannya menyisir ulang proses penyusunan anggaran.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Minta Tidak Jadi Kambing Hitam, Anies: Biar Rakyat Yang Menilai
Heru Minta Tidak Jadi Kambing Hitam, Anies: Biar Rakyat Yang Menilai

Anies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Anies Waspadai Godaan Uang Hingga Tekanan Pihak Berkuasa Jelang Coblos Pilkada
VIDEO: Pesan Anies Waspadai Godaan Uang Hingga Tekanan Pihak Berkuasa Jelang Coblos Pilkada

Anies meminta warga mewaspadai adanya godaan berupa uang hingga Bansos bersyarat

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan: Banyak Aturan Tidak Masuk Akal
Anies Baswedan: Banyak Aturan Tidak Masuk Akal

Anies Baswedan menilai banyak aturan yang dibuat di Indonesia tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya
VIDEO: Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya

Anies mencontohkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas! Heru Budi Vs Anies Usai Disinggung Pelit: Jangan Kambinghitamkan Saya
VIDEO: Panas! Heru Budi Vs Anies Usai Disinggung Pelit: Jangan Kambinghitamkan Saya

Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat

Baca Selengkapnya
Kubu AMIN Pertimbangkan Revisi UU IKN Kalau Bebani Keuangan Negara
Kubu AMIN Pertimbangkan Revisi UU IKN Kalau Bebani Keuangan Negara

Kubu Anies tetap melanjutkan program dan pembangunan pemerintah sebelumnya, yang kurang diperbaiki.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Mendikbud Anies Baswedan Keras Kritik Pemerintah Jokowi: Tak Ada Perintah Perbaikan
VIDEO: Eks Mendikbud Anies Baswedan Keras Kritik Pemerintah Jokowi: Tak Ada Perintah Perbaikan

Anies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Kampanye Akbar di Banten: Insya Allah Bukan Cuma Menang, tapi Menang Besar
Anies Kampanye Akbar di Banten: Insya Allah Bukan Cuma Menang, tapi Menang Besar

Anies menyampaikan, para pendukung AMIN merupakan orang-orang yang menginginkan adanya perubahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Blak-blakan Cara Pastikan Janji Kampanye Terealisasi
VIDEO: Anies Blak-blakan Cara Pastikan Janji Kampanye Terealisasi

Anies mengaku merealisasikan puluhan janji politiknya

Baca Selengkapnya
Anies Heran Sering Ditanya Proyek IKN: Apa Ada Masalah ya Sebetulnya?
Anies Heran Sering Ditanya Proyek IKN: Apa Ada Masalah ya Sebetulnya?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.

Baca Selengkapnya
Kepala OIKN Jawab Anies soal IKN Hanya Dinikmati Aparat Negara: Nusantara untuk Semua
Kepala OIKN Jawab Anies soal IKN Hanya Dinikmati Aparat Negara: Nusantara untuk Semua

Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.

Baca Selengkapnya