Terapkan angkutan berbahan bakar gas, 22 SPBG dibangun di Jakarta

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Pertamina. Pertemuan kali ini membahas rencana pembangunan 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di seluruh Jakarta pada tahun 2015.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta sangat butuh BBG karena ke depannya armada transportasi massal akan menggunakan bahan bakar gas.

"Kami kan mau ganti semua kendaraan umum di DKI dengan gas. Kalau kamu punya angkot atau bajaj, mesti ngisinya jauh dari tempat kamu beroperasi kan kamu rugi," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/5).

Demi kelancaran realisasi penggunaan gas, Ahok, sapaan Basuki, juga mempersilakan Pertamina untuk menempatkan Mobile Refuel Unit (MRU) di taman dan kantor pemerintahan. Mantan bupati Belitung Timur ini mengungkapkan tak bisa menjelaskan berapa banyak SBPG yang dibutuhkan SPBG.

"Sebanyak mungkinlah (SPBG)," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Dwi Sucipto menegaskan,‎ pihaknya telah melaporkan mengenai rencana pembangunan SPBG. Bahkan, rencana tersebut disambut baik oleh Ahok.

"Beliau (Ahok) sangat support, perizinan-perizinan tanah. Ada beberapa tanah-tanah yang kepemilikannya double-double. Tadi Pak Gubernur sudah memberikan arahan dan supportnya. Untuk bisa menyelesaikan dan akan ditindaklanjuti," terangnya.

Dwi menjelaskan, pada tahun‎ ini pihaknya merencanakan pembangunan 22 SPBG untuk seluruh Jakarta. Nilai pembangunan belum dapat dijelaskan, namun sebagian akan menggunakan APBN.

"Tahun ini yang 22 SPBG itu harus selesai," tegasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno‎ menerangkan, pembangunan SPBG ini akan dilakukan dengan nota kesepahaman terlebih dahulu. Sehingga bantuan masalah perizinan dapat dipercepat.

"Sebetulnya progres-nya melalui MoU. Kalau SPBG kan masalah izin. Izinnya itu juga dipercepat kan kami sudah ngeluarin instruksi gubernur. Prinsipnya DKI dengan pemerintah pusat sama-sama men-support lah," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pada pertemuan tadi dibahas juga mengenai‎ permasalahan tanah. Kalau masalah pertanahan yang belum jelas, pihak Pertamina diminta untuk bersurat dengan Ahok.

‎"Ada 7 MRU, 4 SPBG. Itu di seluruh wilayah DKI. Itu segera aja, makanya tadi BPTSP dipanggil, tata ruang dipanggil. Maksudnya tadi koordinasi biar dipercepat. Ini buat kepentingan bersama," tutupnya.