Terdampak Pandemi Covid-19, Pengusaha Angkutan Umum 'Menjerit'

Merdeka.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyebut angkutan umum hanya mampu bertahan hingga sebulan ke depan akibat terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Organda DKI sangat berharap pemerintah memberikan relaksasi khususnya pengusaha yang hanya memiliki 1 hingga 5 unit kendaraan.

"Di awal April, saya sampaikan (kepada pemerintah) kekuatan dari pengusaha angkutan umum itu cashflow-nya maksimal 2,5 bulan. Kira-kira di bulan Juni akan collapse kalau Covid-19 tidak segera hilang dari Indonesia dan terus berkepanjangan," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, dalam diskusi daring yang diadakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Demikian dikutip dari Antara, Selasa (19/5).

Shafruhan menjelaskan cashflow yang dimiliki oleh pengusaha angkutan umum itu tidak hanya meliputi gaji para sopir. Tetapi termasuk utang kepada pihak ketiga seperti bank maupun penjamin kredit (leasing).

Dalam kondisi seperti ini, sambung dia, sangat sulit bagi pelaku usaha angkutan umum seperti mikrolet dan bajaj mengelola keuangan. Apalagi, angkutan umum seperti itu harus berjalan rutin agar bisa menghasilkan pendapatan.

Melihat kondisi banyak pengusaha angkutan umum yang saat ini tidak dapat memaksimalkan armadanya, Organda DKI berharap pemerintah memberikan stimulus atau relaksasi terhadap beban utang yang dimiliki para pengusaha angkutan umum.

"Perlu satu relaksasi atau stimulus bagaimana pemerintah berperan pada saat nanti pandemi Covid-19 hilang. Pemerintah harus memikirkan cara agar bisa menopang pengusaha angkutan umum untuk bangkit kembali melakukan kegiatan usahanya," kata Shafruhan.

Salah satu upaya yang dilakukan Organda DKI Jakarta adalah dengan bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan keringanan dari segi pajak.

"Kami Organda sudah bersurat kepada Pak Gubernur DKI. Kalau misalnya sudah reda (COVID-19) kami mohon untuk diberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," kata Shafruhan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Carto, menyebutkan kebijakan terkait insentif pembebasan PKB sedang dalam pembahasan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Hal itu (pembebasan PKB) masih dalam usulan. Tidak hanya PKB, nantinya pajak yang lain akan turut diperhitungkan. Nanti akan ada terkait relaksasi pajak itu (pasca COVID-19) diatur dalam pergub," kata Carto.