Terjebak wacana hidupkan kembali angkutan becak di DKI

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana kembali menghidupkan angkutan tradisional becak. Ide itu pertama kali diutarakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Anies pada sejumlah penarik becak yang hadir di acara peresmian persiapan Community Action Planning (CAP) bersama 16 kampung di Waduk Pluit. Dia berdalih, becak masih dibutuhkan warga.

"Untuk itu angkutan baru akan kita segerakan, bagian ini agar becak dapat beroperasi di rute yang ditentukan," ucap Anies.

Ide itu langsung ramai diperbincangkan. Sebabnya, becak sudah dihapuskan dari Jakarta. Larangan itu diperkuat dengan terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Di mana pada Pasal 29 ayat 1 (a) menjelaskan, Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha, pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan atau sejenisnya.

Anies coba meluruskan. Menghidupkan kembali becak bukanlah di ruas jalan besar atau protokol ibu kota. Melainkan di daerah pinggiran. Dalam gambaran lainnya, Anies ingin becak beroperasi di kawasan wisata Jakarta.

Ragam alasan tak mampu meredam polemik. Belakangan diketahui, menghidupkan kembali memang pernah dijanjikan Anies dan wakilnya Sandiaga Uno, semasa kampanye Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

"Kontrak politik ini disodorkan untuk pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga. Jadi mereka memiliki beberapa kontrak politik. Jadi ini yang lagi coba kita tunaikan sebagai bentuk satu kesatuan," kata Sandiaga di Blok G Balai Kota DKI Jakarta pada 17 Januari silam.

Mulai dari pemerhati kota, mantan gubernur DKI hingga kepolisian menolak usulan Anies menghidupkan kembali becak.

"Dari sisi psikologisnya apabila dibuka kesempatan becak masuk ke pemda harus dilihat benar-benar orang Jakarta, jangan sempat timbul urbanisasi dari orang luar Jakarta masuk ke Jakarta," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra.

"Kemudian kalau becak ini rentan juga terjadi kecelakaan, karena ada kemungkinan lawan arus, ini bisa timbulkan kecelakaan," sambung Halim.

Selain karena melanggar perda, keberadaan becak membuat Jakarta kian semrawut.

"Gubernur Anies terikat oleh janji kampanyenya dulu, dan saya sangat menyayangkan ini kenapa pake politik buat urus rakyat. Kebijakan yang diambil untuk masyarakat sebaiknya dikaji secara akademis, harus punya basis akademisinya juga, kalau sekarang enggak kaya gitu," ujar Pengamat Publik Agus Pambagio.

"Pemimpin jangan selalu melihat ke belakangan, yang sudah dibangun jangan diubah tapi bikin yang belum ada dan belum dibangun, kalau becak kan kita mundur lagi," kata dia.

Belakangan, ide Anies menghidupkan kembali becak di Jakarta malah mendatangkan masalah baru. Pekan lalu, satu truk becak dari Indramayu menyerbu Jakarta dengan harapan dapat ikut mengais rezeki di Jakarta. Mereka diturunkan di tiga wilayah di Jakarta Barat. Beruntung keberadaan mereka langsung diketahui Satpol PP. Becak itu langsung ditertibkan.

"Mereka datang ketahuan terus pulang dan apa yang terjadi becak-becak yang di sini pun menolak jadi kita cepat dapat laporan karena becak yang berada di sini pun tidak menghendaki kedatangan becak baru," kata Anies, 26 Januari lalu.

Anies dan Sandi malah mencurigai kedatangan becak-becak itu karena ada yang dengan sengaja memobilisasi.

"Tapi kalau datangnya pakai truk, truknya ada tertutup dan terorganisir itu laporan yang datang ke saya, walaupun saya tidak mau suuzhon itu ada mobilisasi," kata Sandi di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, 29 Januari kemarin.

Namun dia tak mau berspekulasi siap yang mengkoordinir becak-becak dari daerah datang ke Jakarta.

"Tapi kita jangan terlalu berspekulasi. Kita tunggu. Karena aparat kepolisian sudah juga berkoordinasi dengan kami. Dan mereka akan membantu menghalau," ujarnya.

Di luar pro dan kontra wacana hidupkan becak, Anies-Sandi belum memberikan penjelasan lebih lanjut kapan kebijakan itu resmi diterapkan dan lokasi mana saja yang diperbolehkan. Namun saat ditanya apakah akan ada aturan baru atau payung hukum untuk menguatkan wacana kebijakan itu, keduanya belum bisa memberikan penjelasan.

"Belum tentu (Pergub atau Perda). Kita tidak mau spekulasi. Nanti kita lihat apakah hanya direvisi, ataukah harus dilakukan pembahasan lebih mendalam. Itu akan kita lakukan tentunya dengan seksama dan tidak terburu-buru," tegas Sandi.