Ternyata Program DP 0 Rupiah Anies-Sandi tak bebas uang muka
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pembangunan Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ternyata program tersebut tidak membebaskan pembelinya dari uang muka.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, nantinya Pemprov DKI akan menalangi uang muka tersebut melalui APBD. Sehingga, nantinya pembeli akan membayar uang muka tersebut dengan sistem cicil.
"Iya itu minjemin sementara aja, nanti dipulangin lagi, bayar DP dan angsuran, uang muka dibalikin, cicilan pokok dibalikin juga mana ada yang gratis," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Dia menjelaskan, warga yang berminat dengan Rumah DP 0 Rupiah wajib menyetor dana talangan yang sudah dipinjamkan Pemprov untuk menutupi uang muka. Setoran pun akan diambil dari biaya pembelian yang disetor warga setiap bulannya.
"Jadi nanti kalau mau setor itu di dalamnya ada yang untuk bayar dp ada juga untuk bayar harga bangunannya, disatukan di situ setoran tiap bulan," jelas dia.
Sementara itu, untuk mekanisme pendaftaran dan lain-lainnya masih harus menunggu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk. BLUD pun baru akan diluncurkan pada April mendatang.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Rumah DP nol rupiah akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk meringankan pembayaran angsuran atau cicilan kata Anies uang mukanya akan disubsidi melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1 persen lalu yang 1 persennya dari kita. Jadi pembiayaan DP nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," kata Anies di Pondok Kelapa Jakarta Timur, Kamis (18/1).
Anies menjelaskan sesuai dengan peraturan tersebut waktu cicilan bisa sampai 20 tahun dan itu sesuai dengan kemampuan keuangan warga Jakarta yang berbeda-beda. Dan nantinya skema ini akan diatur dalam BLUD yang akan diperkirakan selesai April.
"Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. Yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan. jadi tujuannya adalah harganya seragam tapi cara atau besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga, mengatakan Pemprov DKI masih terus menyempurnakan skema pembiayaan untuk DP Nol Rupiah dan saat ini terus dilakukan koordinasi dengan OJK dam BI.
"Kita berkoordinasi dengan BI, OJK, perbankan, dan juga internal dari segi regulasinya agar begitu skemanya diluncurkan dan mulai menerima permintaan dari masyarakat, kita sudah lengkap semua dari segi peraturan dan regulasinya," jelasnya.
Sebagai informasi, PD Pembangunan Sarana Jaya akan membangun satu tower dengan total 703 unit yang pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun dengan luas lahan 1,4 hektar.
Terdiri 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yg berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang diterimanya, dia mengatakan dari 8.000 ASN Pemkot Solo sekitar 30 persen belum memiliki rumah.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK) blusukan di Kelurahan Pancoran, Jalan Pancoran Barat IX, RT 008/03, Jakarta Selatan pada kampanye hari kedua, Kamis (26/9).
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Pramono kembali menjelaskan terkait Jakarta Funding yang akan menjadi sumber dana baru bagi Jakarta.
Baca SelengkapnyaPPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaTerdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya