Tersinggung soal Tanah Abang, Haji Lulung sebut Ahok 'selengean'

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Abraham Lunggana mengaku geram dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan ada oknum DPRD DKI yang membekingi para Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pria yang juga tokoh Tanah Abang ini merasa tersinggung dengan ucapan Ahok, sapaan Basuki.

”Kalau ada oknum DPRD DKI main di Tanah Abang, jelasin siapa? Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur,” kata pria yang akrab disapa Haji Lulung ini usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Kamis (25/7).

Lulung mengatakan, saat reses DPRD, ia turun langsung ke Tanah Abang dan bertemu PKL. Menurutnya, saat bertemu dengan warga dan PKL, para pedagang mengakui melanggar Perda.

”Mereka sadar melanggar Perda. Saya bilang kita harus sejalan, mereka harus mau ditata, ditertibkan. Mereka setuju, cuma aspirasi mereka tidak mau di Blok G,” ujar Lulung.

Lulung mengakui, memang banyak orang yang menilai dirinya sebagai preman Tanah Abang. Ia pun meminta Pemprov DKI duduk bersama dewan dan membahas masalah Tanah Abang ini.

”Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, siapa pun yang di sana, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara? Kalau mau disebut preman ya nggak apa-apa,” papar Lulung.

Ia mengatakan, dirinya besar di Tanah Abang sejak menjadi tukang sampah, tukang loak, hingga punya bisnis properti, toko, operator parkir, dan jasa keamanan. Sampai saat ini ia memiliki 7.000 karyawan.

Selain itu, Lulung mengaku menjadi pencetus pasar malam di kawasan Tanah Abang, puluhan tahun silam. Namun hal itu bukanlah asal mula PKL. Dulunya pasar malam diadakan di dalam pemukiman, bukan di jalan raya.

”Jadi Wagub harus terbuka, kalau ada oknum DPRD, selain saya main di Tanah Abang, saya sikat, dia berurusan sama saya, makanya saya tersinggung,” ujarnya.

Lulung juga mengatakan, dalam menata Tanah Abang, Pemprov DKI seharusnya melihat secara makro. Mulai dari permasalahan sosial, tata ruang, penertiban pedagang kaki lima, lalu lintas, parkir, kajian ekonomi, serta sarana prasarana.

”Sehebat itu Pasar Tanah Abang, tidak ada terminal bus, ini kan artinya tidak ada kepedulian pemerintah sejak bertahun-tahun lalu,” jelasnya.

Lulung ini pun menegaskan penataan Tanah Abang harus dilakukan secara serius dan tidak musiman. ”Penertiban jangan cuma pas mau Lebaran, harus serius, dan berkelanjutan. Jangan Cuma musiman, harus ada jaminan kelanjutannya,” tutur Politikus PPP ini.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, tidak akan sungkan memecat PNS Pemprov DKI yang melindungi PKL dan preman di Pasar Tanah Abang. Namun jika anggota DPRD DKI ikut membekingi preman, dia menyerahkannya kepada warga Jakarta.

"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, dong, Kalau ada (Anggota DPRD) pun dia enggak mungkin keluar, malu dong," imbuhnya. (mdk/ren)