Tidak Tepat Penyaluran Bansos Bukti Malasnya Birokrasi Cek Data

Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung menilai, salah sasaran pendataan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan dan miskin bukti atas kemalasan birokrasi Pemprov DKI Jakarta mengecek ulang data.

"Itulah kondisi yang membuat kita miris. Sejak lama birokrasi kita malas untuk melakukan rechek. Sikap sebagai pelayan publik itu belum terbentuk," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/4)

Menurutnya, kekeliruan serupa sudah sering kali terjadi terhadap penyaluran-penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kejadian tidak tepat sasaran tersebut, Lisman menyayangkan, tidak adanya satupun pihak Pemprov DKI yang meminta maaf atas pendataan yang salah sasaran.

"Bahkan tak satu orang pun dari Pemprov DKI yang minta maaf sampai saat ini ya," sebutnya.

Lisman menjelaskan, persoalan data seharusnya dilakukan dari tingkat bawah agar tepat sasaran dan pemerintah melalui perangkat wilayah melakukan pengecekan bansos.

"Dan apa susahnya, Camat turun tangan melakukan verifikasi langsung para penerima daftar bansos? Supaya tidak terjadi lagi salah sasaran," imbaunya.

Anggota DPRD DKI Terdata Terima Bansos

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak membenarkan bila namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jhonny tercatat sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.

"Saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari Pemprov ini harus dibenarkan," katanya saat dihubungi, Rabu (22/4).

Dia menyatakan mengetahui terdata sebagai penerima bansos tersebut dari pihak pengurus RT. Karena hal itu Jhonny mengharapkan agar Pemprov DKI dapat mengevaluasi terkait data penerima sembako.

"Ini patut dikoreksi, artinya tidak bisa kerja setengah-setengah lagi. Harus serius, di Kelapa Gading juga kan bermasalah," jelasnya.

Pemprov DKI Koreksi Data Ulang Penerima Bansos

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.

"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4).

Kendati begitu dia menyebut data tersebut mulai dikoreksi ketika ditemukan kesalahan di lapangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan pihaknya memang menggunakan data yang ada terlebih dahulu.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucapnya.