Tim Angket usir kepala BPKD di rapat e-budgeting dengan konsultan
Merdeka.com - Panitia khusus (pansus) DKI menggelar rapat hak angket di ruang rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rapat tersebut, pansus memanggil Tim e-budgeting RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebagai bagian dari tim itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, hadir. Rupanya, kehadirannya malah diprotes Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI, Mohammad Ongen Sangaji, dan diminta keluar meninggalkan ruang rapat.
Tak mau meladeni dengan berlebihan, Heru memutuskan keluar. Dia mengaku menerima undangan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, disebutkan bahwa pansus memanggil tim e-budgeting dan Konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Ditambahkan Heru, pansus hanya memanggil konsultan e-budgeting sehingga dia tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat. Padahal di dalam surat undangan tertera tim e-budgeting dan konsultan e-budgeting.
"Sepertinya ini ada miskom yang dimaksud dengan e-budgeting adalah katanya konsultan. Padahal tim e-budgeting kan saya. Tim e-budgeting adalah BPKAD, ada tim TAPD yaitu sekda, bappeda, dan BPKAD. Karena tim e-budgeting dipanggil, ya saya hadir," jelas Heru setelah keluar dari ruang rapat, Selasa (11/3).
Heru sendiri tidak tahu menahu soal tim 20 e-budgeting yang termasuk sebagai konsultan e-budgeting. Dia mengaku baru mengetahui setelah membaca surat kabar.
"Saya baru tahu di koran-koran ada yang tim 20 itu. Saya engga tahu sebelumnya. Tapi kebetulan e-budgeting itu adanya di saya di BPKD termasuk servernya dan programnya dan konsultannya ya saya wajib hadir dong," imbuh Heru.
Namun, Heru mengaku hanya menghormati keputusan ketua panitia hak angket. Namun Heru memastikan akan hadir jika pansus mengundangnya dalam rapat hak angket selanjutnya.
"Kalau hak angket ini ngundang saya lagi ya enggak apa-apa kan niatnya baik dia. Besok saya diundang lagi, saya pasti hadir," ujar Heru.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk
Baca SelengkapnyaHanya fraksi Golkar yang hadir dalam agenda rapat penetapan pimpinan Komisi XII itu.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaDi tengah jalannya rapat, Menteri Erick mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Baca Selengkapnya"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan unsur pelanggaran kode etik dari perbuatan petugas PPK dan PPS itu melakukan pesta minuman keras di kantor sekretariat.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaAtas permasalahan itu, PDIP Jateng meminta maaf, sebab undangan tersebut diberikan mendadak.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca Selengkapnya