Timses Badja minta warga belum dapat C6 buat serbu TPS
Merdeka.com - Distribusi C6 atau surat undangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua kembali menjadi keluhan bagi beberapa warga yang ingin menggunakan hak pilihnya esok hari. Menurut juru bicara tim sukses (timses) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat (Badja) Gusti Putu Artha, banyak warga yang menyampaikan keluhan hingga H-1 belum mendapatkan C6.
"Fakta-fakta di lapangan dari tim kami. Tim kami punya call center dari 15 line yang merespon 4 hari terakhir ini menyangkut terhambatnya C6. Angkanya ada posisi sampai jam sekarang (11.15 Wib) ada di angka 1483 pemilih yang melaporkan dirinya tidak terlayani dengan baik C6-nya," ujar Gusti, di Media Center Badja, Menteng, Jakarta Selatan (18/4).
Mantan komisioner KPUD DKI Jakarta ini mengatakan ada beberapa tempat secara kolektif tidak mendapatkan C6. "Yang paling membuat kami kecewa dan dalam tanda kutip agak marah adalah ada sejumlah tempat secara kolektif belum terdistribusi C6nya mislanya Rusun Argo Cakung, yang C6nya belum terdistribusi," ungkapnya.
-
Kenapa ada TMS Pemilu? Hal ini bertujuan untuk menjamin integritas Pemilu dan menjaga keabsahan hasil pemilihan.
-
Bagaimana Cak Imin minta warga jaga TPS? Maka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak masyarakat untuk menerapkan sistem jaga bergilir di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayahnya masing-masing. 'Kalau perlu bergilir ya, karena ancaman kecurangan makin nyata. Mari kita bergilir jaga TPS dari pencoblosan sampai perhitungan,' ujar Cak Imin.
-
Siapa saja yang termasuk TMS Pemilu? Syarat pemilih dalam Pemilu yang diatur oleh PKPU No. 7 Tahun 2022 mencakup kewarganegaraan, usia minimal 17 tahun, tidak sedang dalam pembinaan pidana, tidak menjadi anggota TNI/Polri aktif, dan tidak menjadi pengurus partai politik.
-
Kenapa Cak Imin minta warga jaga TPS? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Apa itu TMS Pemilu? TMS Pemilu adalah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, adalah kategori pemilih dalam Pemilu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku.
-
Siapa saja yang bertarung di Pilgub Jakarta? Kubu Pramono Anung-Rano Karno meyakini memenangi Pilkada satu putaran dengan perolehan 50,7 persen plus 2.943 suara. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meminta sejumlah pihak bersabar menanti pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum.
Dia menambahkan, tidak hanya permasalah C6 saja yang menjadi kendala pemilih diputaran kedua. Tetapi juga warga yang hilang namanya dalam DPT.
"Kemudian kami menemukan TPS di Jatinegara diputaran pertama ada namanya tetapi pas putaran kedua secara kolektif hilang namanya. Lalu ada juga berikan C6 tapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya salah," ujarnya.
Gusti menganggap ini sebagai sebuah modus baru diputaran kedua. "Modus ini baru terjadi di putaran kedua. Kalau asumsinya human eror sangat enggak logis karena masif di beberapa TPS," ucapnya.
Oleh karena itu, Gusti menyarankan pada warga yang belum mebdapatkan C6 ataupun ada permasalahan dalam DPT dan kesalahan dalam NIK untuk melakukan protes pada ketua KPPS secara beramai-ramai. Apabila tak kunjung diberikan, Gusti menyarankan untuk mendokumentasikan penolakan pemerian C6 itu lewat sebuah video dan kemudian di viralkan.
"Sore hari ini ketika mereka para KPPS ini membuat setting layout TPS kita mendorong seluruh pemilih kita yang belum dapat C6 datang minta C6 disitu. Kami juga mengimbau kalau mereka ngeyel videokan. Viralkan. Ada masanya nanti kita pidanakan," imbuhnya.
Timses Badja menilai persoalan C6 ini adalah masalah yang serius. Karena banyak modus penggunaan C6 milik orang lain di putaran pertama bahkan juga ada modus pemilih yang bukan warga Jakarta ikut memilih.
"Soal C6 ini begitu serius karena potensial disalah gunakan di lapangan. Kita lihat fakta di putaran pertama ada yang memakai C6 orang lain. Modus menggunakan C6 orang lain terjadi di seluruh pilkadan. Apalagi ada fakta empiris pengerahan massa besar-besaran," pungkasnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta ke DKPP. Ini pelanggaran yang diadukan.
Baca SelengkapnyaKubu RIDO mengungkit Pilkada Jakarta 2017 yang dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 tidak profesional sehingga hasilnya tidak sesuai harapan.
Baca SelengkapnyaAda pembagian sembako meliputi beras, minyak goreng, serta amplop kepada warga Jakarta di masa tenang.
Baca SelengkapnyaForm C6 harus sudah diterima warga sebelum pencoblosan.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaAdanya 103 TPS lokasi khusus tersebut berpotensi membuat proses pemilihan tidak memenuhi asas bebas dan rahasia dalam prinsip luber jurdil.
Baca SelengkapnyaBivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaPendukung Ridwan Kamil-Suswono melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya