Tina Toon Minta Anggota DPRD DKI Tolak Pin Emas Sekalian Jangan Ambil Gaji
Merdeka.com - Anggota DPRD terpilih Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau lebih akrab disapa Tina Toon ikut angkat bicara soal polemik pin emas untuk anggota DPRD. Menurutnya, pin emas adalah simbol beban tanggung jawab wakil rakyat yang besar.
Selain itu, pin emas ini adalah hak dari para wakil rakyat yang sudah dianggarkan. Dengan sudah mendapatkan haknya, maka kewajiban harus dijalani.
"Tetapi, kalau buat aku, di sini esensinya kita bekerja bersama dan untuk rakyat. Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan," ungkap Tina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8).
-
Kenapa Tina Toon terpilih lagi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta? Terpilihnya kembali Tina Toon dikaitkan dengan kinerja baiknya selama periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.
-
Kenapa Tina Toon dipilih kembali sebagai anggota dewan? Dipilihnya kembali Tina Toon dikarenakan prestasi yang ditunjukkannya selama menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024.
-
Kenapa Tina Toon berani nge-counter ketua rapat? Berani Counter Ketua Rapat Untuk Kasih Kritikan Cewek yang dulu jadi penyanyi cilik ini, ternyata berani banget deh nge-counter ketua rapat buat ngasih kritiknya.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa Komisi XI DPR minta masyarakat hindari pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif. Tujuannya, menghindari maraknya pinjol ilegal jelang hari raya.
"Tetapi kalau kita mendapatkan hak kita, kita berkewajiban melaksanakan tugas kita lebih baik lagi," imbuhnya.
Tina mengaku, selama hal itu tertera dalam peraturan, maka dia akan mengikutinya. Termasuk dengan pengadaan pin emas. Meski begitu, secara pribadi dia menganggap pengadaan itu memang harus dikaji ulang.
"Apakah ini benar dibutuhkan. Karena ini kan masalah simbolis ya, ini kan ibaratnya kita dilantik menjadi wakil rakyat, secara simbolis, dikaji tuh apakah itu penting harus dari emas atau diganti dengan yang lain," tuturnya.
Seperti diketahui, 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan mendapatkan dua pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang Diduga Main Slot Masih Bekerja di DPRD DKI, Ini Penjelasan PDIP
Baca SelengkapnyaRieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak iuran Tapera
Baca SelengkapnyaTina Toon menyebut, ada banyak hal yang sedang diperjuangkan untuk warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaKomaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca SelengkapnyaAtas nama fraksi, Gembong meminta maaf atas kejadian ini. Ia berharap ini merupakan kejadian pertama dan terakhir.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaBerikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca SelengkapnyaNama Tia kemudian digantikan dengan kader PDIP lainnya, yakni Bonnie Triyana
Baca Selengkapnya