Tinggal 1 Tahun Pimpin DKI, Anies Diminta Benahi Hunian Kumuh & Tata Kelola Anggaran

Merdeka.com - Anies Baswedan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Artinya, hari ini masa jabatan Anies memasuki tahun keempat.

Tinggal satu tahun lagi Anies memimpin Ibu Kota. Diharapkan, di satu tahun terakhir masa jabatannya, Anies benar-benar bekerja yang memberikan dampak signifikan untuk hajat hidup warga Jakarta. Salah satunya yang tinggal di pemukiman kumuh.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai selama empat tahun terakhir, Anies hanya fokus membangun di pusat kota dibandingkan kampung-kampung pinggiran.

"Banyak sekali melakukan pembenahan-pembenahan, mempercantik kota Sudirman-Thamrin tapi lemah dalam soal pembenahan kampung-kampung. Harusnya kampung-kampung itu banyak ditata," ucap Trubus, Jumat (15/10).

Trubus menilai, penataan kampung kumuh di Jakarta sangat penting. Tetapi dia tidak bisa memprediksi apakah akan dilakukan Anies, sebab dalam jargon kampanyenya dulu tidak akan melakukan penggusuran.

"Dia memang anti penggusuran, tapi kan tidak berarti membangun, menata, itu artinya menggusur," ujarnya.

Tercatat, dalam beberapa bulan Anies membangun ulang kampung yang dahulu digusur saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur, di antaranya; Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Kampung Susun Cakung yang menampung warga dampak penggusuran Ciliwung, Kampung Pinangsia atau Kampung Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat.

Sementara Manajer Riset dari Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, mengingatkan Anies menuntaskan semua janji kampanyenya.

"Program Rumah DP Nol persen, penanganan sampah, banjir, pembuka akses lapangan pekerjaan, pengembangan pulau seribu, dan lain-lain," ucap Hadi.

Tidak kalah penting, ucap Hadi, Anies harus memperbaiki sengkarut pengelolaan anggaran DKI mulai proses perencanaan, pelaksanaan anggaran.

"Kita tahu banyak polemik yang terjadi, seperti kasus lem aibon, korupsi pengadaan lahan untuk rumah DP Nol Persen," ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, skeptis program yang perlu direalisasikan Anies di masa terakhirnya menjabat. Sebab, dari empat tahun sebagai Gubernur DKI, pembangunan yang dikerjakan tidak berdampak luas bagi warga Jakarta.

Anies sejatinya telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Isu Strategis Daerah 2021-2022. Ada 6 klaster isu prioritas selama satu tahun yaitu; perencanaan dan keuangan, tata ruang dan kawasan, lingkungan, pemukiman dan hunian, dan institusi.

Dari Ingub tersebut, Gembong tetap skeptis isu yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan, cenderung hanya membebankan Sekretaris Daerah.

"Ingub yang memberi penugasan kepada Sekda, menurut saya tidak mungkin dapat tercapai. Sangat tidak maksimal, sebab di akhir masa jabatannya Gubernur hanya mengejar pencitraan," ucap Gembong.