Tinggal 100 warga di Kepulauan Seribu yang belum rekam e-KTP
Merdeka.com - Jelang Pilkada, diketahui masih ada sekitar 135.000 warga DKI Jakarta yang belum melakukan rekaman e-KTP. 100 Orang di antaranya adalah warga Kepulauan Seribu.
Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo mengatakan, kepulauan seribu adalah kabupaten yang presentasi warga sudah mempunyai e-KTP nya paling besar.
"Di DKI presentasi kita paling besar, 98 persen. Dari 24.000 warga, tinggal 100 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP," katanya di Pulau Pramuka, Rabu (09/11).
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa saja yang daftar di KPU hari Rabu? Pramono-Rano mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu (28/8). Sementara itu ada paslon Ridwan Kamil-Suswono yang didukung 15 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Budi, yang belum merekam e-KTP karena warga tersebut telah berpindah ke daratan Jakarta. "Sebagian warga saat ini sudah bermukim di daratan Jakarta," ungkapnya.
Budi menjelaskan, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kepulauan Seribu telah mengirim surat kepada keluarga masing-masing untuk segera melakukan perekaman sampai akhir tahun ini, agar bisa terdaftar menjadi DPT di Pilkada 2017 nanti.
"Target Desember beres semua. DPT di sini ada sekitar 17.000," bebernya.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono turut meyakinkan bahwa hingga akhir November ini perekaman e-KTP bisa diselesaikan. Dirinya meminta partisipasi warga yang belum memiliki e-KTP untuk segera melakukan perekaman.
"Tujuannya untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Dan sekarang saya ingatkan bagi yang belum punya e-KTP dan merekam segera merekam. Mari kita sukseskan Pilkada serentak yang aman, nyaman dan damai," kata Sumarsono.
Sumarsono mengatakan, jika saat pencoblosan nanti masih ada warga yang belum merekam, tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Nanti pada batas tertentu disepakati tanda tangan berita acara bersama KPU dan Panwaslu untuk diputuskan seperti apa. Mereka tetap bisa memilih dengan membawa KTP lama yang mereka punya," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaKetiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya