Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan

Merdeka.com - Meski jabatannya hanya sementara, pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berkontribusi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Dia ikut memantau program-program unggulan yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 hingga Raperda APBD 2017.

Sumarsono menjelaskan, dia punya kiat khusus untuk mempercepat proses penyusunan APBD DKI Jakarta agar tak telat seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kuncinya hanya satu, kita lakukan interaksi yang lebih mengena di hati mitra kerja kita yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kita 'nguwongke' (memanusiakan) mereka," kata Sumarsono di Balai Kota, Rabu (07/12).

Sumarsono menjelaskan, APBD itu milik eksekutif dan legislatif, bukan hanya milik salah satu pihak. Sehingga dalam penyusunannya, semua pihak harus ikut terlibat aktif.

"Kalau mereka (DPRD) tidak terlibat, lah ngapain dong harus ada DPRD yang merupakan perwakilan aspirasi rakyat? tuturnya.

Menurutnya, kemampuan dalam membangun komunikasi interaktif dengan mitra kerja (DPRD) sangat penting diciptakan untuk menuju kesepakatan rancangan APBD antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut.

"Hasilnya, saat ini APBD sudah dalam tahap pembahasan sepertinya akan lebih cepat dan akan selesai. Pada tanggal 19 Desember paling lambat sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya.

Sumarsono juga menegaskan kelak gubernur DKI terpilih bisa mengubah kembali APBD 2017 melalui APBD perubahan jika ada program yang tidak disetujuinya.

"Tapi hal itu tentu akan membuat Jakarta semakin lama mencapai target-target pembangunan," tandasnya.