Tiru Kuala Lumpur, Ahok pakai dana CSR buat bangun trotoar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan meniru negara-negara maju dalam memanfaatkan kewajiban pihak swasta untuk membangun infrastruktur di Ibu kota. Contohnya dalam pembangunan trotoar, Ahok meniru Kuala Lumpur yang menggunakan dana CSR.
Pernyataan itu dilontarkan Ahok dalam acara penandatangan kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT BSD untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara siang tadi.
"Kami akan mulai menerapkan sistem best practice di negara maju, misal seperti di Kuala Lumpur, bicara tentang trotoar saja, (dia) enggak pernah keluarkan (uang) dari APBN atau APBD, trotoar itu kewajiban dari pemilik properti," kata Ahok, di Balai kota, Jakarta, Senin (23/5).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
Ahok memang dikenal sering melibatkan pihak swasta dalam membangun Jakarta, sebut saja jalan layang Semanggi, RPTRA hingga rusun. Dengan cara ini, lanjutnya, APBD DKI akan irit dan dapat digunakan untuk program-program pelayanan publik.
"Tujuannya kami berharap kontribusi-kontribusi itu di luar CSR, kontribusi seperti ini untuk mengurangi pengeluaran APBD, lalu APBD dipakai buat apa? APBD dipakai untuk layanan publik," terangnya.
Penggunaan dana CSR sendiri sudah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Persero Terbatas. Namun, mantan politisi Gerindra ini ingin membuat payung hukum yang akan menjadi turunan dari UU itu, terutama soal program CSR.
"Pakai Pergub lagi. Nanti kita cari lagi dong (pengembang yang mau ngerjainnya)," pungkas Ahok.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaDinas Bina Marga melakukan revitalisasi infrastruktur kota menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaAhok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka berjanji membuat program makan nasi kuning gratis di setiap RT maupun RW bila terpilih menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya