Tjahjo sebut DPRD DKI tak pernah masukkan rancangan APBD
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengklaim telah mengirimkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 versi mereka ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyangkal menerima dokumen itu.
Tjahjo mengatakan tidak pernah menerima APBD DKI Jakarta versi DPRD. Sebab menurut dia, pihak parlemen hanya mengirimkan surat keberatan atas APBD DKI Jakarta dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok.
"Setahu saya mereka hanya mengajukan surat keberatan saja. Tidak menyerahkan APBD," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Tjahjo melanjutkan, pihaknya telah membentuk tim penyelaras APBD DKI Jakarta sejak 4 Februari lalu. Dia mengatakan sedang membahas usulan itu dan rencananya APBD ini bakal disahkan pekan ini.
"Nanti tanggal 7 Maret hasil evaluasinya kami serahkan ke Pemprov DKI. Bagaimanapun ini kan saling berhubungan. Kalau ada pendapat yang berbeda, yang berbeda harus dirembuk bersama," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mengklaim telah mengirimkan APBD versi mereka ke Kemendagri. Kabarnya, usulan itu dikirim pada 19 Februari lalu.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaKPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan gubernur Jakarta 2024 di Hotel Sari Pacific pada Minggu (8/12)
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaRapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya