Follow
Tjahjo sebut DPRD DKI tak pernah masukkan rancangan APBD
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengklaim telah mengirimkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 versi mereka ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyangkal menerima dokumen itu.
Tjahjo mengatakan tidak pernah menerima APBD DKI Jakarta versi DPRD. Sebab menurut dia, pihak parlemen hanya mengirimkan surat keberatan atas APBD DKI Jakarta dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok.
"Setahu saya mereka hanya mengajukan surat keberatan saja. Tidak menyerahkan APBD," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
Tjahjo melanjutkan, pihaknya telah membentuk tim penyelaras APBD DKI Jakarta sejak 4 Februari lalu. Dia mengatakan sedang membahas usulan itu dan rencananya APBD ini bakal disahkan pekan ini.
"Nanti tanggal 7 Maret hasil evaluasinya kami serahkan ke Pemprov DKI. Bagaimanapun ini kan saling berhubungan. Kalau ada pendapat yang berbeda, yang berbeda harus dirembuk bersama," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mengklaim telah mengirimkan APBD versi mereka ke Kemendagri. Kabarnya, usulan itu dikirim pada 19 Februari lalu.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya