TKD dinamis mudah dipantau, Ahok ingatkan PNS tak main curang
Merdeka.com - Cairnya APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 akan membuat tunjangan kinerja daerah (TKD) juga ikut dicairkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap agar para stafnya menghindari kebohongan, hanya demi mendapatkan TKD tersebut.
Ahok mengancam bagi jajarannya yang tidak jujur dalam masalah TKD ini, akan gampang terdeteksi dari laporan yang akan diterimanya.
"Kita sudah tahu kalau ada staf yang bohong soal TKD. Hal ini karena laporan. Karena staf yang merasa bekerja dan melihat temannya tidak bekerja tetapi melakukan kebohongan, maka akan ada staf yang merasa dirugikan itu akan melapor," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/4).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Kalau ada kong kalingkong maka itu mudah ketahuannya. Kalau ada TKD tetapi kinerjanya menurun, berarti ada mainan itu," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga memperingatkan agar para staf PNS DKI Jakarta tidak melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan TKD itu.
"Kalau ada yang bermain-main, itu satu renteng akan kena. Untuk staf, tiga bulan tidak dapat TKD. Untuk eselon IV dan III, selain enggak dapat TKD, juga akan langsung distafkan," tegasnya.
"Saya dapat SMS banyak dari pegawai yang intinya mempertanyakan soal TKD. saya tegaskan untuk TKD dinamis baru akan diberikan pada bulan Mei," pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mulai memberlakukan TKD dinamis dalam APBD 2015 ini. Gunanya adalah untuk meningkatkan kinerja, dimana akan ada penghitungan TKD dinamis yang membuat setiap pekerjaan yang diselesaikan, akan dihargai Rp 7.200, dari rencana sebelumnya Rp 9.000 per pekerjaan. Jumlah ini berlaku sama dari level pejabat di tingkat tertinggi, yakni sekretaris daerah sampai dengan staf biasa.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas memastikan semua tahapan tes berjalan transparan dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya