TNI-Polri Lakukan Evaluasi Terkait PPKM di DKI Jakarta
Merdeka.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi terkait sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan terkait Covid-19. Evaluasi ini dilakukan bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya.
"Kami jajaran TNI dengan kepolisian Pak Kapolda kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dihadapkan kepada dua target yang harus dicapai oleh DKI, yaitu Herd Immunity dan PPKM. Ini kita evaluasi terus," kata Mulyo Aji kepada wartawan, Jumat (18/6).
Hasil dari evaluasi ini nantinya akan dilaporkan atau dikirim ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk mencocokkan data yang dimiliki TNI_Polri dengan Pemda.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana data vaksin PeduliLindungi pindah ke SatuSehat? Profil anggota, sertifikat dan tiket vaksin Covid-19 juga akan tersinkronisasi secara otomatis (dari PeduliLindungi-red). Jadi, setelah memberikan persetujuan, pengguna SatuSehat Mobile tidak perlu repot membuat akun baru untuk mulai menggunakan SatuSehat Mobile
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
"Karena kondisi terakhir tetap meningkat, karena saat ini sedang melaksanakan diskusi penguatan data, mencari, mengevaluasi dari TNI-Polri yang nanti siang ini kita bawa ke Pemda untuk kita cocokkan. Apakah data-data tadi valid dan kita akan menggunakan langkah yang terukur untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, nantinya akan ketahuan mana saja masyarakat yang terpapar Covid-19 dan melakukan kontak langsung dengan oran lain.
"Dalam satu kali 24 jam itu mana masyarakat-masyarakat ataupun rakyat yang memiliki kontak, sehingga berdampak pada penularan. Itu lah yang hari ini kita evaluasi, kita ukur nanti kita cocokkan dengan Pemda," ungkapnya.
"Setelah kita dapatkan angka tadi, maka kita akan sampaikan langkah-langkah lebih lanjut agar kegiatan dapat lebih terukur," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaDia tidak menampik hal itu dilakukan secara menyeluruh.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca SelengkapnyaPOM TNI dan Propam Polri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun anggaran (TA) 2024
Baca SelengkapnyaApabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaIa menegaskan, meski adanya ratusan ribuan prajurit TNI, pihaknya tetap melakukan evaluasi jika ada kasus yang melibatkan anggota.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perjanjian kerjasama yang memiliki jangka waktu lima tahun dan setiap tahunnya akan dievaluasi.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya