Tolak digusur, warga huni kawasan Rawajati sejak zaman Belanda
Merdeka.com - Penertiban permukiman di RT 09 RW 04 di Jalan Rawajati Barat III, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9) pagi, mendapat perlawanan dari warga. Warga menuding penggusuran yang dilakukan sekitar 500 petugas satuan polisi pamong praja melanggar hukum.
Perwakilan Imam Basuki mengatakan, penggusuran itu melanggar hukum lantaran warga yang menempati kawasan tersebut memiliki sertifikat. Imam dan warga lainnya pun mempertanyakan pemerintah DKI Jakarta yang melakukan penggusuran karena menilai bangunan di RT 09 RW 04 di Jalan Rawajati Barat III, liar.
"Kartu keluarga saya dari tahun 1978. Saya masih kecil udah punya. Mereka pemerintah yang samperin kita, kita PBB dibayar. Dari mana liar?," ucap Imam di lokasi penggusuran.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Kenapa Pemprov Jateng dorong warga binaan memilih? Oleh karena itu, ia mendorong agar warga binaan baik di lapas maupun rutan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024.“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,“ kata Nana usai menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).
-
Apa yang menyebabkan kampung di Jakarta Barat ini tenggelam? Ditambahkan Ji’I, jika salah satu pemicu daerah tersebut tergenang adalah masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Diceritakan jika tahun 1988 sebuah kompleks pergudangan dibangun hingga mengorban resapan air. Akibatnya air saat hujan jatuh dan menggenangi kampung tersebut sehingga terkumpul.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Imam menuding penggusuran itu membuktikan pemerintah DKI Jakarta saat ini tidak pro rakyat kecil. Padahal menurut Imam, warga memiliki verponding, yakni tanah yang dulunya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda.
"Kalau mau gusur apartemen Kalibata City enggak punya surat. Nggak punya setifikat, kami punya verponding. Bahasa Indonesia, Belanda, China dan Arab," celoteh Imam.
Menurut Imam, ada sekitar 50 kepala keluarga yang menghuni RT 09 RW 04 di Jalan Rawajati Barat III dan semua memiliki verponding. Imam beserta warga lainnya sangat menyesalkan penggusuran itu lantaran pada tahun lalu wali kota Jakarta Selatan berjanji takkan menggusur kawasan tersebut.
"Tahu enggak punya surat soalnya ini nyambung, dulu pembebasan ini pabrik Kalibata, kalau mau tuntut ini apartemen. Benar tahun lalu, tetapi nego tidak akan digusur kata wali kota sendiri, saksinya anggota dewan komisi A namanya pak Syarif dari Gerindra. Itu disaksikan wakil rakyat kok," keluhnya.
Hingga kini penggusuran kawasan Rawajati masih berlangsung. Sejumlah alat berat telah menggusur pemukiman warga.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaTak hanya tersingkir dari perkotaan, kata Mahfud, warga Betawi juga terpaksa menjual tanah untuk keperluan industri hingga investasi.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaWarga mengungkapkan sejumlah personel sekuriti PT JakPro tiba-tiba menggeruduk Kampung Susun Bayam dan meminta mereka untuk angkat kaki.
Baca SelengkapnyaSelain itu, mereka juga mempertanyakan siapa yang akan menghuni Kampung Susun Bayam jika warga pindah ke Rusun Nagrak.
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaKebijakan-kebijakannya tidak populer di mata kolonial
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaMerasa tidak adil, warga di Jalan Juanda Kota Medan menolak dan menggugat pembangunan underpass.
Baca SelengkapnyaTerdapat satu alat berat juga ikut merobohkan bangunan tersebut.
Baca Selengkapnya