Follow
Tolak Kenaikan Anggaran DPRD, PSI Singgung Warga di PHK Hingga Tunjangan PNS Dipotong
Merdeka.com - DPW PSI Jakarta mengkritisi anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI Tahun 2021 yang melonjak naik. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.
Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Dia membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.
"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN juga mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers daring, Kamis (3/12/).
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Kenapa banyak orang menolak kenaikan PPN? Keputusan untuk menaikkan harga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama terkait dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari.
-
Apa yang ditekankan Mendagri terkait inflasi? 'Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,' ungkap Mendagri.
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Selain itu, kenaikan tersebut menurutnya tidak pantas lantaran masyarakat Jakarta tengah dihimpit masalah ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Michael menyatakan, ada 190 ribu warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ditambah 1,7 juta warga penghasilannya dipotong perusahaan.
"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Adapun sebelumnya, F PSI DKI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp888 miliar. Adanya kenaikan RKT itu membuat setiap anggota dewan mengantongi hingga Rp8,3 miliar per tahun atau Rp689 juta per bulan.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyatakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov akan dipotong 50 persen.
Dia menyebut penyesuaian itu akibat adanya kontraksi ekonomi adanya virus Corona atau Covid-19 yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Penyesuaian terhadap APBD itu kan dari kontraksi ekonomi kan tertinggi sampai 53 persen sesuai terhadap itu," katanya saat dihubungi, Selasa (5/5).
Saat ini, kata dia, besaran penyesuaian masih dilakukan pembahasan. Rencananya penyesuaian ini akan dilakukan untuk gaji bulan Mei 2020.
Penyesuaian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP membuat buruh susah.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya