Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Total cuti 4,5 bulan, Djarot sebut terlalu lama korbankan rakyat

Total cuti 4,5 bulan, Djarot sebut terlalu lama korbankan rakyat Djarot sidak ke kelurahan Utan Kayu Selatan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Calon petahana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat harus kembali cuti kampanye selama satu bulan ke depan. Djarot Saiful Hidayat menyinggung lamanya waktu kampanye yang harus dijalankan. Jika ditotalkan, masa cuti kampanye yang harus dijalani Basuki dan Djarot adalah 4,5 bulan.

"Kalau dihitung, kampanye di Jakarta 4,5 bulan. Bayangkan, hampir setengah tahun lho," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/3).

Djarot menyayangkan masa cuti kampanye yang panjang. Menurutnya, kampanye putaran kedua seharusnya hanya tinggal menajamkan visi misi saja. Sehingga tidak perlu harus kampanye lagi.

"Kenapa tidak hanya untuk penajaman visi misi dan debat? cukup seminggu atau 9 hari, ya enggak?," ujar Djarot.

Djarot menilai, cuti kampanye seolah mengorbankan kepentingan rakyat. Karena meskipun ada Pelaksana tugas, tetap ada perbedaannya dengan dipimpin langsung oleh kepala daerah yang sudah dipilih rakyat.

"Bukan kami menganggap dengan tidak adanya definitif nanti pelayanan warga jadi terhambat, tidak. Tetap ada perbedaan terutama untuk skala-skala prioritas," tandas Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini heran dengan aturan KPU yang mengharuskannya kembali cuti dalam masa kampanye putaran kedua. Dalam pandangannya, seharusnya KPU menyadari bahwa lamanya cuti kampanye mengorbankan kepentingan rakyat ibu kota. Dia berharap daerah lainnya tidak menerapkan kampanye petahana terlalu lama.

"Kalau kita ngomong tentang pengelolaan pemerintah itu beda, karena bagaimanapun kekuatan kewenangan yang definitif jauh lebih kuat. Kita berharap supaya di dalam pilkada dimanapun juga itu jangan sampai mengorbankan kepentingan warga karena kampanye terlalu lama," ucap Djarot.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pelayanan Publik Dianggap Jadi Tak Optimal, Aturan Masa Cuti Kepala Daerah Kembali Maju Pilkada Digugat ke MK
Pelayanan Publik Dianggap Jadi Tak Optimal, Aturan Masa Cuti Kepala Daerah Kembali Maju Pilkada Digugat ke MK

Aturan cuti kepala daerah selama Pilkada itu didugat warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah bernama Harseto Setyadi Rajah.

Baca Selengkapnya
Sering Cuti Kampanye, Gibran Diminta Mundur
Sering Cuti Kampanye, Gibran Diminta Mundur

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo mengusulkan agar Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya karena sering cuti untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Respons Gibran Usai Diusulkan Mundur dari Wali Kota Solo karena Sibuk Kampanye
Respons Gibran Usai Diusulkan Mundur dari Wali Kota Solo karena Sibuk Kampanye

Gibran hanya merespons singkat dengan mengucapkan terimakasih

Baca Selengkapnya
Didesak Mundur dari Wali Kota Solo, Gibran: Terima Kasih Masukannya
Didesak Mundur dari Wali Kota Solo, Gibran: Terima Kasih Masukannya

Kinerja Gibran sebagai wali kota dinilai tidak optimal karena sering mengambil cuti untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Berdalih Punya Utang Kampanye, Wali Kota Blitar Ingin Menjabat hingga 2026
Berdalih Punya Utang Kampanye, Wali Kota Blitar Ingin Menjabat hingga 2026

Wali Kota Blitar ikut menggugat UU Pilkada terkait masa jabatan ke MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak

"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat

Baca Selengkapnya
DPRD Solo Desak Gibran Mundur karena Sering Cuti Kampanye, Gerindra: Jangan Terlalu Dipolitisasi
DPRD Solo Desak Gibran Mundur karena Sering Cuti Kampanye, Gerindra: Jangan Terlalu Dipolitisasi

Gerindra menegaskan, sudah ada aturan cuti kampanye untuk kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Wali Kota Depok Mohammad Idris Dilaporkan!
Duduk Perkara Wali Kota Depok Mohammad Idris Dilaporkan!

Wali Kota Depok diduga melanggar UU Pilkada Pasal 70 ayat 2.

Baca Selengkapnya
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek
PKS soal Jokowi Izinkan Menteri Maju Pilpres: Silakan Aja, Rakyat Sudah Capek

Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Sebut Jokowi Boleh Kampanye Tanpa Cuti, Ini Alasannya
Airlangga Sebut Jokowi Boleh Kampanye Tanpa Cuti, Ini Alasannya

Airlangga menyebut, hampir seluruh presiden masuk dalam partai politi

Baca Selengkapnya