Follow
Transparansi anggaran, Pemprov DKI luncurkan 3 aplikasi baru
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menambah 3 layanan baru berbasis elektronik bagi warga DKI. Tiga sistem informasi elektronik yang dimaksud, yakni Sistem Informasi e-Retribusi, sistem informasi e-Aset dan sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama (Dirut) PT Bank DKI Kresno Sediarsi siang tadi meluncur 3 layanan ini ke publik.
Usai peluncuran, Heru mengatakan 3 sistem baru ini dikenalkan kepada warga DKI karena Pemprov DKI ingin lebih terbuka terutama soal pengelolaan aset dan transaksi keuangan.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Bagaimana Kemendag ingin masyarakat memahami Aset Kripto? Mendag berharap, Bursa Kripto dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus melakukan literasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait risiko, manfaat, dan potensi dari Perdagangan Aset Kripto.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
"Intinya, ketiga sistem informasi ini untuk mempermudah transparansi dan pengelolaan aset," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/3).
Dalam kesempatan yang sama, Ahok sapaan Basuki menambahkan dengan adanya 3 sistem ini, Pemprov DKI ingin meminta kepada warga DKI untuk ikut berperan dalam pengawasan soal keuangan Pemerintah Daerah.
"Saya ingin semua aplikasi dapat diawasi masyarakat. Makanya kita bikin semuanya dalam bentuk elektronik," terangnya.
Selain itu, pengawasan internal yang bakal dilakukan Ahok adalah menghapus sistem tarik uang secara kontan semisal untuk belanja daerah. Sistem yang dilakukan ada transfer sehingga akan lebih mudah dikontrol dan dilacak.
"Sekarang di DKI tidak bisa menarik uang kontan satu rupiah pun, semua harus transfer. Jadi kalau ada apa-apa, saya lacaknya gampang," tandas mantan politisi Gerindra ini.
Ditambahkannya, ketiga sistem ini sebenarnya sudah berjalan, namun dia ingin 3 aplikasi ini lebih dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran SKPD maupun UKPD di lingkungan Pemprov DKI.
Untuk diketahui, e-Retribusi sendiri adalah aplikasi yang mempermudah warga DKI untuk membayar retribusi secara langsung melalui bank. Nantinya retribusi yang dibayarkan akan langsung tercatat dalam laporan keuangan Bank DKI.
Sedangkan, e-BKU adalah aplikasi yang mempermudah laporan transaksi keuangan daerah tiap harinya. Laporan keuangan itu sendiri dapat langsung dipantau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah.
Ketiga, E-Aset, sistem aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan SKPD dan UKPD ataupun BUMD DKI dalam memasukkan laporan aset mereka dalam sistem digital yang dapat diakses semua orang. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Pemilu harus tetap pada demokrasi dan tidak terpengaruh sebab rasa takut terhadap sesuatu.
Baca Selengkapnya
Bank DKI juga terus aktif mensosialisasikan berbagai informasi mengenai keamanan transaksi perbankan digital serta transparansi informasi produk dan layanan.
Baca Selengkapnya
Pentingnya digitalisasi BPD untuk mendukung pengelolaan anggaran daerah.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
Platform ini juga menyediakan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan
Baca Selengkapnya
Integrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca Selengkapnya
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan penghargaan ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik.
Baca Selengkapnya
Era digitalisasi saat ini, kehumasan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat citra positif perusahaan.
Baca Selengkapnya