Trik licik petugas sulap makam fiktif

Merdeka.com - Banyak warga Jakarta memburu makam kosong. Kondisi ini justru menjadi kesempatan para petugas pemakaman. Alhasil, makam kedaluwarsa disulap jadi makam fiktif untuk mencari pundi-pundi.

Salah satunya terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak di Blok AA1, Jakarta Pusat. Makam fiktif itu ditemukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Pasangan suami istri berinisial SK dan S, mengaku memiliki makam fiktif di TPU Karet Bivak. S pun menceritakan kepada merdeka.com awal mula bisa mendapatkan makam fiktif tersebut. Awalnya, pada 2011 dia berniat mencari pembersih makam untuk kuburan almarhum ayahnya yang sudah dikuburkan sejak 1941 di sana.

Sambil mencari pembersih makam, S dan SK cerita pada petugas pembersih makam ingin bersebelahan jika nanti meninggal. Mereka juga takut merepotkan anaknya nanti ketika meninggal. "Awalnya seperti itu tapi kalau enggak dapet juga enggak apa-apa, itu cerita saya waktu sama petugas pembersih makam yang dia juga tukang minuman di makam tersebut," kata S di rumahnya kawasan Jakarta Utara, Jumat (29/7) sore.

Setelah itu, kata dia, petugas pembersih makam pun mencarikan makam untuk SK. Kemudian petugas menemukan makam yang sudah kedaluwarsa karena tidak membayar retribusi."Ketemulah makam yang sudah kedaluwarsa, saya kan enggak tahu kalau makam kedaluwarsa itu enggak boleh ditandai atau dibeli untuk jaga-jaga," kata S.

S menceritakan butuh beberapa hari untuk mendapatkan makam tersebut. Setelah mendapatkan makam, petugas penjaga makam membuat surat perjanjian dan diantar ke kantor TPU Karet Bivak. Sayangnya dia enggan membeberkan berapa uang pelicin harus dikeluarkan untuk mendapatkan makam kedaluwarsa dan menjadi makam baru. "Orang pembersih ini dekat sama orang kantor, dan sama saya. Ya jadi itu semua diurus kantor," cerita S.

"Kemudian sudah diurus semua dari batu nisan dan petugas pembersih makam dari kantor jadi kita tinggal bayar iuran saja, tidak seberapa," tambahnya.

Kemudian, lanjut S, makam itu dibuat baru lagi dengan nama sama seperti makam kedaluwarsa. Tidak hanya itu, S juga selalu membayar retribusi selama tiga tahun sekali, namun bukan melalui Bank DKI. "Dari dulu saya enggak pernah ke Bank DKI tetapi bayar ke kantor," ungkap S.

S juga bercerita ketika diberikan makam fiktif tidak mengetahui adanya Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman. Aturan itu menyebutkan bahwa pemesanan makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk memesan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

Kata dia, pihak TPU tidak memberikan pemberitahuan terkait peraturan tersebut. "Saya baru tahunya pas kemarin dipanggil sama pihak TPU dan dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta," tutur S.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan makam fiktif bermula karena ada laporan warga. Kala itu warga tersebut kebingungan tidak mendapat lahan pemakaman bagi salah seorang keluarganya yang meninggal. "Lalu setelah di cek di PTSP ternyata sudah kedaluwarsa atau tidak ada tetapi ketika di lapangan kok ada makamnya," kata Djafar ketika ditemui di Kantornya, Jakarta Barat.

Djafar menjelaskan, terdapat berbagai macam modus di lapangan. Salah satunya ditemukan makam kembar di TPU Kawi-kawi. Bahkan seorang calo makam mengaku pada warga ke TPU sudah tak ada lahan tersedia. Tetapi, bisa diupayakan dengan menggunakan syarat.

Djafar bercerita ahli waris biasanya dipalak dengan tarif Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. "Seperti yang banyak terjadi ada satu keluarga yang kelihatan mencari petak, nah kemudian dicegat di jalan. Di situlah ditawarkan," cerita Djafar.

Menurut Djafar, kasus makam fiktif dilakukan sudah sejak lama dari petugas level bawah hingga pejabat dinas makam. "Dalam struktur makam itu, kita ada pengawas, ada PHL, dan ada yang perawat makam yang masyarakat cari nafkah," jelasnya.

Dari pengecekan sejumlah TPU di Jakarta Pusat, Timur dan Barat, ditemukan 376 makam fiktif, di tujuh TPU di Jakarta.

Menurut Djafar, tujuh TPU yang terdapat makam fiktif adalah TPU Tegal Alur, TPU Menteng Pulo, TPU Pondok Ranggon, TPU Kawi-kawi, TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru, dan TPU Kampung Kandang.

Agar kasus ini tidak terulang, data register di TPU akan dibenahi. Sebab, saat ini catatan di buku register di setiap TPU tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. "Nantinya data akan kita serahkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Di sini nanti masyarakat bisa memantau langsung. Masyarakat bisa melihat secara online di sana," tutup Djafar.