Tunggakan rusun Rp 32 Miliar, Djarot akan bantu penghuni tak mampu

Merdeka.com - Penghuni rumah susun di Jakarta diketahui menunggak pembayaran sewa. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman mencatat, sejak Januari-Juni 2017 tunggakan mencapai Rp 32 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan terlebih dahulu mencari tahu kondisi ekonomi penghuni rusun yang menunggak. Setelah itu baru mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian tunggakan rusun.

"Kita lihat dong kasus per kasus. Kenapa tidak bisa (bayar) apakah memang betul tidak mampu atau sengaja tidak bersedia membayar. Kita akan buka dari situ baru kita bisa cari solusinya kayak apa," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/8).

Jika penghuni benar-benar tidak mampu maka akan diberikan kebijakan khusus atau menggunakan dana Badan amal, zakat, infak, dan sedekah (Bazis) yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu.

"Mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis. Tapi bagi mereka yang melanggar ya tetap dia harus bayar. Mungkin dendanya nggak perlu. Itu kan sebenarnya bukan sewa, itu kan iuran pengelolaan rusun," ucapnya.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang menunggak. Jangan sampai ada aksi pengusiran kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.

"Saya kita pelajari dahulu ya, karena bisa jadi ekonominya sulit. Jadi saya minta Pemda jangan kemudian menggusur atau mengeluarkan mereka dari rusun," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/8).