Tunggakan rusun Rp 32 Miliar, Djarot akan bantu penghuni tak mampu
Merdeka.com - Penghuni rumah susun di Jakarta diketahui menunggak pembayaran sewa. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman mencatat, sejak Januari-Juni 2017 tunggakan mencapai Rp 32 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan terlebih dahulu mencari tahu kondisi ekonomi penghuni rusun yang menunggak. Setelah itu baru mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian tunggakan rusun.
"Kita lihat dong kasus per kasus. Kenapa tidak bisa (bayar) apakah memang betul tidak mampu atau sengaja tidak bersedia membayar. Kita akan buka dari situ baru kita bisa cari solusinya kayak apa," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/8).
-
Bagaimana Suswono ingin mengatasi masalah daya beli warga di Jakarta? 'Ini juga ada korelasinya dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Tentu hal seperti ini lah yang menjadi pemikiran kami bersama Pak RK tentu saja sebagai calon gubernur, untuk bagaimana agar pasar-pasar yang sudah ada ini bisa diramaikan,' ungkapnya.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa fokus Sanusi Hardjadinata saat menjadi Gubernur Jawa Barat? Sebagai gubernur, ia memfokuskan usahanya pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, berupaya memulihkan wilayah Jawa Barat yang terdampak perang.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
Jika penghuni benar-benar tidak mampu maka akan diberikan kebijakan khusus atau menggunakan dana Badan amal, zakat, infak, dan sedekah (Bazis) yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu.
"Mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis. Tapi bagi mereka yang melanggar ya tetap dia harus bayar. Mungkin dendanya nggak perlu. Itu kan sebenarnya bukan sewa, itu kan iuran pengelolaan rusun," ucapnya.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang menunggak. Jangan sampai ada aksi pengusiran kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.
"Saya kita pelajari dahulu ya, karena bisa jadi ekonominya sulit. Jadi saya minta Pemda jangan kemudian menggusur atau mengeluarkan mereka dari rusun," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/8).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaGanjar Gandeng Baznas Percepat Pengentasan Kemiskinan Lewat Bantuan RTLH dan Modal Usaha.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mempertanyakan warga menengah atas yang tinggal di rusunawa.
Baca SelengkapnyaWarga mengeluh masih kesulitan mendapatkan listrik dan air bersih
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan dan Pemukiman akan mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput 1 November.
Baca SelengkapnyaPemindahan warga menunggu arahan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca SelengkapnyaWarga juga akan diajak untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi rusunawa yang kelak bakal mereka tempati.
Baca Selengkapnya