Tunggu Akurasi Data, Distribusi Bansos di DKI Jakarta Ditunda Sementara
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara proses pendistribusian bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima Bansos.
Sebagai pihak penyalur Bansos, Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.
Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima Bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Menurutnya, pelaksanaan distribusi Bansos tahap kedua masih belum dipastikan. Sebab, saat ini Pasar Jaya berada dalam posisi menunggu instruksi Pemprov DKI.
"Iya. Supaya di Bansos tahap 2 ini lebih akurat semuanya," ujarnya.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Pemprov melalui corona.jakarta.go.id target penerima Bansos PSBB tahap pertama sebagai dampak penanganan Covid-19 sebanyak 1,2 juta kepala keluarga.
Bentuk Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.
Distribusi dijadwalkan 9 hingga 24 April. Namun proses distribusi tidak sesuai jadwal, dan ditemukan tidak tepat sasaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Jakarta mengakui masih ada kekeliruan mengenai pendataan tersebut.
"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi, koreksi dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," ujar Anies, Rabu (22/4).
Dia mengatakan Pemprov akan memaksimalkan perangkat RT RW untuk pendataan warga penerima Bansos. Menurut Anies, jumlah penerima akan bertambah seiring dampak ekonomi dan sosial Covid-19.
Anies pun menyampaikan terima kasih bagi warga yang telah mengembalikan paket bantuan karena merasa tidak berhak menerima Bansos.
"Dan kami berterima kasih, banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaBansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca Selengkapnya