Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tunggu Akurasi Data, Distribusi Bansos di DKI Jakarta Ditunda Sementara

Tunggu Akurasi Data, Distribusi Bansos di DKI Jakarta Ditunda Sementara ilustrasi bansos. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara proses pendistribusian bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima Bansos.

Sebagai pihak penyalur Bansos, Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.

Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima Bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.

"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

Menurutnya, pelaksanaan distribusi Bansos tahap kedua masih belum dipastikan. Sebab, saat ini Pasar Jaya berada dalam posisi menunggu instruksi Pemprov DKI.

"Iya. Supaya di Bansos tahap 2 ini lebih akurat semuanya," ujarnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Pemprov melalui corona.jakarta.go.id target penerima Bansos PSBB tahap pertama sebagai dampak penanganan Covid-19 sebanyak 1,2 juta kepala keluarga.

Bentuk Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.

Distribusi dijadwalkan 9 hingga 24 April. Namun proses distribusi tidak sesuai jadwal, dan ditemukan tidak tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Jakarta mengakui masih ada kekeliruan mengenai pendataan tersebut.

"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi, koreksi dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," ujar Anies, Rabu (22/4).

Dia mengatakan Pemprov akan memaksimalkan perangkat RT RW untuk pendataan warga penerima Bansos. Menurut Anies, jumlah penerima akan bertambah seiring dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

Anies pun menyampaikan terima kasih bagi warga yang telah mengembalikan paket bantuan karena merasa tidak berhak menerima Bansos.

"Dan kami berterima kasih, banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Resmi Setop Distribusi Bansos hingga Pilkada Rampung, Daerah Alami Bencana Masih Bisa Menyalurkan
Kemendagri Resmi Setop Distribusi Bansos hingga Pilkada Rampung, Daerah Alami Bencana Masih Bisa Menyalurkan

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Cair Bulan Depan, Begini Cara Cek Data Penerima
BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Cair Bulan Depan, Begini Cara Cek Data Penerima

Penyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.

Baca Selengkapnya
Sampai Angkat Tangan, Begini Gaya Mensos Risma Jawab Pertanyaan Hakim MK soal Pembagian Bansos 2023 Mundur
Sampai Angkat Tangan, Begini Gaya Mensos Risma Jawab Pertanyaan Hakim MK soal Pembagian Bansos 2023 Mundur

Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar

Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.

Baca Selengkapnya