Tunggu Pelantikan Ketua DPRD DKI, Fraksi Lobi-Lobi Bahas Pimpinan Komisi
Merdeka.com - Setelah penetapan nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta, saat ini fraksi tengah membahas pimpinan komisi. Sembari menunggu surat keputusan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pimpinan definitif, antar fraksi melakukan lobi-lobi terkait pimpinan komisi. Sedangkan untuk pimpinan fraksi sendiri telah diumumkan pekan lalu.
"Lobi-lobi sudah. Ketika ketua definitif dilantik maka tinggal memasangkan hasil koordinasi dari fraksi-fraksi yang ada," jelas Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Senin (7/10).
Gembong enggan menanggapi soal komisi mana saja yang akan dipimpin oleh anggota Fraksi PDIP. Dia mengatakan saat ini pembahasan hampir matang dan akan diumumkan setelah pelantikan pimpinan definitif.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
"Kalau itu nanti saja, kalau soal dapat apa, dapat di mana nanti saja. Kalau komunikasi sudah dibangun," ujarnya.
Pengumuman pimpinan komisi akan dilaksanakan setelah pelantikan pimpinan definitif. Gembong mengatakan tak ada upacara pelantikan untuk pimpinan komisi, hanya diumumkan rapat paripurna.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaHasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTapi dia juga menegaskannya para calon menteri-menteri tersebut tentunya harus terlebih dahulu menghadap lebih dahulu ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaNantinya, pimpinan ini akan menjalani pada masa bakti 2024-2029.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaDave mengungkapkan, jika dirinya hanya mendengar soal perkembangan kabinet Prabowo-Gibran kapan akan diumumkan dari media.
Baca SelengkapnyaPuan mengaku PDIP belum membahas soal apakah akan gabung kabinet Prabowo-Gibran atau tidak.
Baca SelengkapnyaBelum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri.
Baca SelengkapnyaGerindra menyatakan, saat ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membahas pembagian kursi menteri untuk kabinet mendatang.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya