Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tunggu surat DPRD, Pemprov siapkan dua skenario APBD DKI 2015

Tunggu surat DPRD, Pemprov siapkan dua skenario APBD DKI 2015 Sekda DKI Saefullah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta belum mengirimkan surat balasan kepada Kementerian Dalam Negeri atas hasil pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Pemprov masih menunggu pernyataan resmi secara tertulis DPRD DKI Jakarta atas evaluasi ini. Banggar DPRD pada akhir pekan lalu menyatakan mengembalikan pembahasan RAPBD kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan dua skenario surat untuk kelanjutan APBD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, surat pertama untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015, Rp 73,08 triliun. Sedangkan, surat kedua untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun. Pada masing-masing surat akan dilampirkan rincian proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

Orang lain juga bertanya?

"Kami masih menunggu jawaban tertulis dari pimpinan dewan. Kalau kami sudah siap. Sampai kepada rincian kegiatan-kegiatannya, baik yang versi 2015 maupun 2014," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, keputusan soal APBD DKI harus diserahkan kepada Kemendagri hari ini, Senin (23/3). Karena waktu tujuh hari untuk melakukan pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 sudah habis pada Jumat (20/3) lalu.

"Kami tunggu sampai hari ini. Jam 15.00 WIB lah, nanti kami langsung jalan," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

Baca Selengkapnya
Fraksi Partai DPRD DKI Bisa Ajukan 3 Nama, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jadi PJ Gubernur Jakarta
Fraksi Partai DPRD DKI Bisa Ajukan 3 Nama, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jadi PJ Gubernur Jakarta

DPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya