Tutup Park and Ride Thamrin, Anies Minta Warga Parkir Kendaraan di Rumah

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup lahan parkir Park and Ride di Jalan MH Thamrin. Lahan tersebut akan dialihkan sebagai pusat kuliner. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong warga menggunakan kendaraan umum.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tak akan ada pengganti lahan parkir baru dengan kebijakan tersebut. Dia meminta agar warga atau para pengendara kendaraan pribadi agar memarkirkan kendaraannya di rumah masing-masing.

"(Pengganti tempat parkir?) Di rumah. Parkirlah mobil di rumah Anda," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Dengan penutupan park and ride ini, pihaknya ingin lebih mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Salah satunya dengan memberikan insentif dan disinsentif.

Dia mengatakan saat ini areal parkir mobil di sepanjang Sudirman-Thamrin jumlahnya lebih dari 70.000 slot. Jika ditata dengan sangat efisien, angkanya bisa lebih banyak.

"Karena itu kita harus mengurangi jumlah pengendara mobil dengan cara satu; tarifnya akan dinaikkan. Kedua; tempat parkirnya dikurangi. Anda parkir di Thamrin 10, cukup dengan Rp 5 ribu sepanjang hari, ya siapa yang akan naik kendaraan umum? Semuanya akan pakai mobil sendiri, lebih rasional. Tempat itu akan kita ubah tidak menjadi tempat parkir tetapi menjadi tempat pusat kegiatan kuliner," jelasnya.

Dengan alih fungsi tempat tersebut, menurutnya dapat menggerakkan sektor perekonomian. UMKM termasuk PKL bisa masuk ke tempat tersebut. Terkait konsep dan pelaksanaannya, Anies mengatakan akan diumumkan setelah semuanya rampung.

"Sekarang lagi disiapkan dulu, nanti kalau sudah final pasti diumumin. Enggak lama lagi kok," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Adi Adiantara menyampaikan park and ride diserahkan pengelolaannya ke instansinya. Saat ini pihaknya tengah merencanakan penggunaan lahan tersebut sebagai pusat kuliner.

Para PKL atau UMKM yang ditempatkan di lahan tersebut nantinya akan melalui pembinaan. Konsep yang disiapkan instansinya, kata Adi, perlu penyesuaian karena ada JP 09 di kawasan itu yang diisi 40 pedagang.

"Kalau begini, ada kolam kecil dicemplungin ikan yang banyak rebutan di air. Kalau mau, di kolam yang lain, airnya juga yang lain tapi kita batasin. Prinsip-prinsip begitu. Jangan kolamnya kita satuin, ikannya kita cemplungin semua nanti yang kuatlah yang ini, tapi harus ada minimal dikasih sekat. Polanya lain, yang satu ikan mas yang mungkin yang satunya ikan koi, bisa saja gitu," jelasnya.

Pergub untuk penataan di park and ride itu tengah disusun. Mekanisme penataan bukan hanya untuk UMKM tapi juga bagaimana kurasi para pedagang yang akan diizinkan berjualan di tempat tersebut.

"Mekanismenya kan saya bilang bukan semata-mata UKM saja, pusat kuliner kan besar, prioritasnya lain perlu ada yang kita harus ada mekanisme kurasi perlu ada, kalau pendaftaran belum," ujarnya.

Pihaknya mengatakan akan bergerak setelah ada dasar hukum seperti Pergub. Saat ini aturan tengah disusun dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.