Udara Jakarta Buruk, PDIP DKI Fokus Kawal Isu Lingkungan

Merdeka.com - Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi udara Jakarta menjadi sorotan. Kualitas udara Jakarta, khususnya di pagi hari sangat buruk. Gas emisi kendaraan dinilai sebagai salah satu pemicunya.

Isu lingkungan ini akan menjadi salah satu fokus dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Pada periode ini, anggota dewan dari PDIP sebanyak 25 orang. Pelantikan dijadwalkan pada 25 Agustus mendatang.

"Isu lingkungan akan menjadi prioritasnya PDI Perjuangan. Jadi saya kira soal isu lingkungan menjadi konsennya PDI Perjuangan untuk kita perjuangkan periode lima tahun ke depan. Karena ke depan isu lingkungan akan menjadi isu yang seksi," jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Gembong juga menjadi anggota dewan yang terpilih kembali untuk periode lima tahun yang akan datang. Dia menilai, hal yang harus terus dikawal dari kinerja eksekutif dalam isu lingkungan ini adalah inkonsistensi kebijakan. Gembong mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta tak lagi melakukan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor.

"Soal kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah dijalankan tahun-tahun sebelumnya misalkan uji emisi kendaraan bermotor, tapi akhir-akhir ini tidak dijalankan. Itu salah satu contoh. Saya kira perlu konsistensi kebijakan-kebijakan itu," jelasnya.

Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Salah satu isinya adalah terkait pembatasan usia kendaraan. Disebutkan dalam instruksi itu, kendaraan pribadi yang usianya lebih dari 10 tahun dilarang beroperasi di Jakarta mulai 2025. Menurut Gembong, pembatasan usia kendaraan harus ada kajiannya. Termasuk juga perluasan ganjil genap.

"Harus ada kajian soal itu. Soal ganjil genap yang saat ini diperluas itu juga saya pikir perlu ada kajian yang matang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Pemprov memberikan rangsangan kepada rakyat Jakarta untuk menggunakan transportasi massal," terangnya.

"Konsekuensinya bagi Pemprov apa? Konsekuensinya menyediakan transportasi massal yang layak, yang aman, yang nyaman bagi warganya. Itu yang kedua," lanjutnya.

Gembong menambahkan, untuk memberikan kemudahan bagi warga menggunakan transportasi massal, maka konektivitas antar moda harus mulai terjamin. Semua moda transportasi harus terintegrasi.

"Kalau itu sudah bisa dijalankan oleh Pemprov saya kira soal polusi bisa kita atasi dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pilihan itu diberikan kepada warga," ujarnya.

Dia juga meminta kepada eksekutif agar segera menerapkan ERP (electronic road pricing) atau teknologi berbayar elektronik. Program ini telah diwacanakan sejak bertahun-tahun lalu namun belum dieksekusi.

"ERP segera dijalankan. Jadi kalau saya menggunakan kendaraan pribadi, saya harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya bayar. Jadi pilihan-pilihan seperti itu harus diberikan oleh Pemprov. ERP ini enggak tahu nasibnya di mana kita belum tahu. Tahun kemarin hampir oke tetapi kok tiba-tiba redup lagi. Kita enggak tahu ada apa. Nanti kita dalami lagi lah," jelas Gembong.

Hal lain yang juga akan menjadi fokus PDIP pada periode 2019-2024 terkait pencapaian RPJMD khususnya soal ketersediaan hunian bagi rakyat Jakarta. Warga Jakarta, kata dia, harus memiliki berbagai alternatif pilihan hunian yang layak dan terjangkau.

"Itu menjadi PR kita bersama. Artinya PR dalam konteks ketersediaan yang memberikan pilihan kepada warga Jakarta. Kalau tahun 2019 ini kan Pak Anies fokus pada DP nol rupiah. DP nol rupiah diperuntukkan bagi menengah ke atas kan. Sementara justru rakyat yang perlu mendapat bantuan itu terlewatkan. Ini yang kita dorong untuk tahun berikutnya, ada keseimbangan antara DP nol rupiah dengan rumah susun sewa yang selama ini sudah berjalan," pungkasnya. (mdk/eko)