UMP tidak sesuai harapan buruh, ini penjelasan Sandiaga Uno

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035 ini jauh dari harapan para buruh. Pasalnya serikat pekerja yang menginginkan UMP sebesar Rp 3.917.398.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan keputusan penetapan UMP melalui berbagai pertimbangan seperti daya beli masyarakat yang sedang turun.

"Yah ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh. Kami berusaha mengambil jalan tengah. Survei KHL (kebutuhan hidup layak) itu Rp 3,1 juta yang sudah disepakati di dewan pengupahan. Sementara tentunya tuntutan dari teman serikat pekerja lebih tinggi dari itu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Dia menegaskan, Pemprov DKI tetap pada komitmennya yang ingin mensejahterakan kaum pekerja atau buruh. Sehingga besaran UMP yang sudah disepakati sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini.

"Angka yang sudah kami sampaikan adalah kenaikan yang signifikan. Dari penghasilan mereka dan penurunan dari biaya hidup teman-teman dan kalau dihitung adalah sebagai bukti bahwa Anies-Sandi berpihak ke kaum lemah yang termarjinalkan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP sebesar Rp 3.648.035. Angka tersebut, menurut Anies, merupakan jalan tengah kesepakatan antara pihak pekerja maupun pengusaha.

"Angka punya masing-masing posisi sendiri punya kewenangan mengakomodir semua, membantu kaum pekerja kami berusaha menurunkan biaya hidup mereka, dunia usaha bisa diterima mampu menggerakkan dunia usaha potensi tanpa ancaman PHK," jelas Anies.