Untung Rugi Angkutan Umum di Jakarta Berlakukan Tarif Terintegrasi

Merdeka.com - Pemprov DKI mengusulkan adanya integrasi tarif antar moda transportasi. Yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta serta TransJakarta dengan cukup membayar Rp10.000.

Sederhananya, saat sebelum integrasi, penumpang harus membayar tarif Rp17.000 ketika menumpangi MRT Jakarta dan dilanjutkan TransJakarta.

Misalnya, biaya MRT Jakarta dari stasiun awal hingga akhir sebesar Rp14.000, ditambah biaya TransJakarta Rp 3.500 sehingga totalnya Rp17.500.

Bila dengan integrasi, tarif penumpang hanya membayar maksimum Rp 10.000. Usulan tarif terintegrasi moda transportasi di ibu kota ini akan diputuskan pada bulan ini.

Tarif Tak Memberatkan Masyarakat

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendukung moda transportasi terintegrasi. Asalkan tarif yang diusulkan tidak memberatkan masyarakat.

"Perkara besarannya dari mana kan bukan turun dari langit, intinya bukan memberatkan masyarakat tapi menghidupkan si penyelenggara transportasi, tentunya ada subsidi itu, kalau tidak gak mungkin 10 ribu," katanya saat dihubungi, Kamis (17/3).

Menurutnya, subsidi yang diberikan Pemprov DKI pada 3 moda transportasi itu harus cermat dan studinya harus jelas. Jika tidak, integrasi tarif tersebut malah akan merugi.

"Rp4 T (triliun) itu untuk tiga-tiganya atau apa, itu studinya harus jelas dulu enggak bisa ngarang karena ini urusannya dengan publik harus disampaikan angka itu dari mana. Dengan catatan tiga modanya tidak merugi, kan gitu," ucapnya.

Agus menyebut, keuntungan dari integrasi ini ialah jarak masyarakat berpindah titik moda transportasi lebih singkat. Kata dia, seluruh angkutan umum di dunia harus terintegrasi seperti itu.

"Di seluruh dunia angkutan umum transportasi harus terintegrasi sehingga masyarakat itu dari point to point itu maksimum berganti 3 kali, kalaupun jalan 500 meter. Itu baru namanya transportasi terintegrasi, kalau sudah begitu orang akan meninggalkan kendaraan pribadi khususnya motor," ucapnya.

"Kan sekarang perlu dihitung motor ongkosnya berapa, kalau masih yang termurah ya repot. Makanya saya dari dulu bilang bensin gak usah disubsidi lagi, supaya angkutan umum bisa jalan," ujarnya.

Kekurangannya adalah, ia khawatir titik kumpul masyarakat berpindah moda transportasi malah berantakan. Ditambah, saat ini MRT baru tersedia di titik tertentu.

"Lalu sekarang apakah busnya itu Transjakarta, kemudian LRT? LRT kan belum jalan. Terus MRT sudah, tapi di ujung masih di Bundaran HI nanti baru 2-3 tiga tahun lagi jalan, itu bagaimana," tanya Agus.

"Lalu terkoneksi, kan yang banyak rutenya Transjakarta, seberapa jauh. Dari halte Transjakarta feeder (bus pengumpan) nya bagaimana, kan itu pasti sambung dengan Jak Lingko gak mungkin enggak, terus gimana, itu kan belum jelas," sambungnya.

Selain itu, jumlah publik yang naik moda transportasi itu mesti diperkirakan. Bila tidak, akan membeludak.

"Makanya saya bilang di mana mana angkutan umum itu kalau pagi dan sore itu penuh, nah seberapa banyak gitu, itu kan semua harus dihitung gak bisa kayak orang bengong, duduk. Gak bisa, harus ada hitungannya," tutupnya.

Model Berlangganan

Sementara, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat, keuntungan dari moda tarif terintegrasi lebih murah. Dia usul masyarakat bisa berlangganan harian, mingguan, hingga bulanan.

"Kalau fisik sudah jalan, jadwal juga sudah tinggal pembayaran. Pembayaran ini diupayakan karena sudah cukup satu kali semua tapi diupayakan dia bisa ke mana mana. Makanya kalau di luar negeri mereka ada tiket harian, mingguan atau bulanan, murah itu," ucapnya.

Keuntungan lainnya, masyarakat tidak pindah-pindah, cukup tiga moda sekaligus. Kartu member transportasi juga berkurang.

"Jadi gak usah punya banyak kartu, cukup satu kartu saja. Cukup satu kartu aja semua moda, jadi efisien lah," ucapnya.

Meski begitu, kelemahan dari tarif integrasi ini adalah peralihan pengguna sepeda motor. Sebab, siasat masyarakat masih ada yang memilih beli bensin 10 ribu sudah bisa melalang buana naik motor di ibu kota.

"Motor itu kan lebih lincah, sepeda motor kita udah melebihi membuat orang kita jadi malas untuk beralih ke angkutan umum," kata dia.

"Makanya perlu pembatasan sepeda motor yang dulu pernah dilakukan, tapi sekarang karena politisi, kembali lagi padahal pembatasan sepeda motor sudah sangat membantu orang beralih ke angkutan umum," jelasnya.

Selain itu, pengguna transportasi umum Viska Isril (26) menyambut positif adanya usul moda tarif terintegrasi itu. Alasannya, masyarakat lebih menghemat biaya.

"Kalau saya sangat setuju kalau penumpang membayar dengan tarif 10 rb. Itu bisa menghemat biaya transportasi saya sebagai pengguna transportasi umum," katanya.

Dampak dari adanya tarif moda terintegrasi juga bisa menarik minat masyarakat. Macet pun berkurang karena masyarakat beralih transportasi publik.

"Lebih menarik minat masyarakat untuk naik transportasi umum, di mana dampaknya bisa mengurangi kemacetan terutama di jam sibuk, pergi atau pulang kantor," tukasnya.

Akan Diputus Bulan Ini

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, usulan tarif terintegrasi moda transportasi di Jakarta akan diputuskan bulan ini. Diketahui, DKI dalam rapat bareng Komisi B DPRD DKI mengusulkan adanya integrasi tarif antarmoda transportasi yakni, MRT Jakarta, LRT Jakarta serta TransJakarta melalui JakLingko.

"Sesuai timeline tarif integrasi (diputuskan) mulai Maret ini (2022), karena seluruh perangkat sudah siap," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/3).

Syafrin menambahkan penetapan tarif masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebutkan, dengan banyaknya pihak berkepentingan dalam usulan tarif integrasi seperti Sekda DKI Jakarta Marullah Matali yang merupakan Ketua Tim Perumusan Tarif Integrasi Jaklingko dan beberapa Dirut BUMD, rapat tersebut terpaksa tidak sampai mengambil keputusan karena tidak akan efektif.

"Kalau begini caranya, saya pikir kami (rapat komisi) seadanya sajalah," ujar politikus PDIP itu di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Yang diungkapkan Gilbert dan beberapa anggota komisi yang membidangi perekonomian tersebut, didukung oleh Ketua Komisi B Ismail.

Dia menyebutkan rapat tidak akan memutuskan nilai tarif integrasi, melainkan hanya mendengarkan paparan eksekutif dan BUMD soal hasil kajian yang dijalankan.

"Harus dilakukan satu pertemuan lagi yang lengkap dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan," kata dia.

Menurut dia, rapat hari ini seharusnya dihadiri para Direktur Utama BUMD dan Sekda agar dapat memaparkan penjelasan yang komprehensif.

Karena beberapa pimpinan BUMD absen, Komisi B akhirnya sepakat hanya akan mendengarkan paparan baru, yakni hasil kajian tarif integrasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta

"Bisa disampaikan, tapi kami tidak berikan rekomendasi mengenai tarif integrasi ini," tutur politikus PKS itu.

Komisi B bersama eksekutif menggelar rapat lanjutan pembahasan tarif integrasi transportasi JakLingko secara hibrid (daring dan luring). Dari pihak eksekutif dan BUMD hadir Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dan Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin.

Kemudian Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Mochammad Yana Aditya, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Roy Rahendra dan Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra serta Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman.

Dalam rapat itu, tarif integrasi transportasi di Jakarta yang terdiri dari moda TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta diusulkan Rp10.000 dengan tarif per moda yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Untuk tarif integrasi tiga moda di Jakarta, yaitu TransJakarta, LRT dan MRT itu diusulkan sebesar Rp10.000, sementara untuk masing-masing moda pada saat tarif 'bundling' ini berlaku, itu tetap sama.

"Artinya tak ada kenaikan tarif untuk semua moda jika naik satu moda saja," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta. Seperti dikutip Antara.