Upaya Anies lobi Ahok demi program kampanye masuk APBDP

Merdeka.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno segera disahkan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih oleh KPU DKI Jakarta. Sambil menunggu pelantikan, keduanya mulai sibuk membentuk tim yang akan mengurus masa peralihan kepemimpinan.

Tim juga akan mematangkan program kerja yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan. Di antaranya, empat program utama yang digembargemborkan semasa kampanye sebelumnya. Seperti DP rumah 0 persen, OK OCE, KJP plus dan KJS plus.

Baik Anies dan Sandi berharap program ini bisa dimasukkan di rancangan APBD Perubahan yang saat ini tengah dibahas.

"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUAPPAS 2018," kata Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syariat, beberapa waktu lalu.

Namun sepertinya mimpi Anies-Sandi akan terganjal karena Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sampai Oktober mendatang. Artinya, keduanya masih punya kewenangan atas APBDP DKI 2017 sampai diketok palu.

"2017 Kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukkan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5) lalu.

Dia mempersilakan jika Anies-Sandi memberikan masukan. Namun, bukan berarti berhak ikut menyusun anggaran.

"Ya silakan aja kasih masukan. Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan. Kalau APBD Perubahan kan kita sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima saja." ujar dia.

Ahok menuturkan, beberapa program saat ini telah berjalan tidak mungkin dilakukan perubahan secara tiba-tiba. Sebagai contoh pembangunan Light Rapid Transid (LRT) oleh Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mungkin diganti pihak lain.

"Kita fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu (Anies-Sandiaga) masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kita. Masukkan silakan," terang Ahok.

Pada pertemuan awal Anies dan Ahok usai pemungutan suara pilkada beberapa waktu lalu, sempat disinggung soal penambahan program. Namun konsep ebudgeting yang diterapkan, dan masih tersisanya masa kepemimpinan Ahok, membuat rencana menyisipkan program agaknya terkendala.

Namun Anies tak menyerah. Dia berencana menemui Ahok kembali untuk membicarakan kemungkinan program kerja mereka dimasukkan di APBDP 2017.

"Nanti kita bicarakan baik-baik kan untuk rakyat," kata Anies, di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).

Rencananya, pertemuan itu digelar setelah ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Nanti kita bicara kan baik sesudah KPU ada keputusan kita bicara baik-baik," tegasnya.

Tak cuma Anies, tim pemenangan ikut turun tangan mengupayakan agar program kerja pasangan yang mereka dukung bisa masuk di APBDP. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, M Taufik, mengatakan tak mungkin pasangan Anies dan Sandiaga menjalankan program Ahok-Djarot.

"Nggak mungkin Anies jalanin program Ahok. 'Masinis'-nya udah beda bos," kata Taufik di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, Anies dan Sandiaga berhak menyusun RAPBN-P 2017 karena merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dengan begitu, program kerja mereka bisa mulai berjalan di 100 hari kepemimpinan keduanya.

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa membicarakan hal ini dengan duduk bersama. Namun bila tak juga bisa, terpaksa menunggu pembahasan anggaran 2018 mendatang.

"Saya ingatkan sangat sulit menghitung seratus hari karena tiga bulan bukan program Anies-Sandi. Kedua seyogyanya karena tiga bulan dilaksanakan Anies-Sandi, diberikan ruang program prioritas di samping program yang telah ditetapkan. Saya pikir perlu ada kearifan dari Pemprov DKI sekarang. Karena visi misi Gubernur baru menjadi RPJMD Gubernur terpilih," katanya.

"Eloknya kan ada dialognya. Pak Ahok (menjabat) kan sampai Oktober doang enggak boleh nambah dong," tutup Taufik.