Upaya Partai Jemput Bola Hingga Belanja Masalah
Merdeka.com - Empat Fraksi di DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan bagi warga ibu kota. PDIP, PSI, NasDem dan Golkar membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang membutuhkan advokasi dari anggota legislatif.
Merdeka.com mencoba menemui keempat fraksi terkait dengan program pengaduan warga tersebut. Ada ribuan pengaduan masuk dalam satu bulan terakhir. Mulai dari permintaan pengambilan ijazah, bantuan kursi roda hingga soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang paling sering masuk.
Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino mengatakan, pihaknya sudah menerima sekitar 1.300 pengaduan. Kebanyakan yang mereka terima adalah terkait kebutuhan warga akan akta kelahiran. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri jika yang paling banyak datang adalah konstituen mereka.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
Selain menunggu warga, dia mengungkapkan, pihaknya juga memiliki tim jemput bola yang ada di 267 kelurahan di seluruh DKI Jakarta. Harapannya masyarakat yang sulit menjangkau posko pengaduan bisa melapor di dekat rumah mereka.
"Jadi tim jemput bola ini seperti belanja masalah. Kita kumpulkan masalah. Ini tujuannya agar masalah di Jakarta ini cepat selesai," katanya kepada merdeka.com.
Cara serupa juga dilakukan oleh Partai Gerindra. Mereka memutuskan tidak membuka posko pengaduan di DPRD DKI Jakarta. Ingin lebih dekat dengan pemilih, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu membuka rumah para legislatifnya untuk tempat mengadu.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif mengungkapkan, DPD telah memerintahkan seluruh anggota fraksi untuk membuka posko pengaduan di rumah mereka. Nantinya masalah tersebut akan dibahas dalam rapat fraksi untuk menentukan mana yang akan dilanjutkan mana yang tidak.
"Iya, intinya biar enggak ngeluarin ongkos. Kalau mereka datang ke fraksi kita bingung siapa yang mau ongkosin pulangnya. Kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat supaya mereka tidak keluarkan ongkos lagi," terangnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaNantinya baik Dinas Sosial (Dinsos) maupun Suku Dinas Sosial (Sudinsos) akan melakukan asesmen atau pengumpulan dan pengolahan informasi.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaBansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca SelengkapnyaPadahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaHeru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya