Usai Koordinasi dengan Menko Luhut, Wagub DKI Sebut Asuransi Masuk Sektor Esensial

Merdeka.com - PT Equity Life Indonesia menanggapi razia yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selama PPKM Darurat diberlakukan. PT Equity Life Indonesia, sebagai perusahaan asuransi mengaku mereka masuk sektor esensial.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan ada penambahan bidang kerja yang masuk dalam sektor esensial. Seperti diketahui, sektor esensial mengizinkan karyawan hadir di kantor 50 persen. Sektor esensial yakni lembaga pembiayaan, bank dana pensiun, dan asuransi.

"Usulan revisinya adalah keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, pasar modal teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator data seluler data center internet media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat," ucap Riza saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jakara Industrial Pulo Gadung, Rabu (7/7).

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perusahaan sektor esensial ataupun kritikal tidak dapat secara otomatis dapat mempekerjakan karyawan 100 persen. Penegasan ini sehubungan, sidak yang dilakukan Pemprov DKI beberapa waktu belakang.

"Ini walaupun esensial dan kritikal bukan berarti 100 persen, tapi sebagian ada yang maksimal 10 persen," ucap Anies di pos penyekatan Kalimalang, Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7).

Anies menuturkan, pihaknya baru saja berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait klasifikasi perusahaan sektor esensial, kritikal. Saat ini, kata Anies, sudah dibuat rincian mengenai klasifikasi tersebut.

Nantinya, Anies meminta seluruh pimpinan perusahaan mencocokkan daftar klasifikasi dengan jenis usaha yang dijalankan saat ini, untuk mengikuti ketentuan terkait operasional perusahaan esensial dan kritikal.

"Semua, jadi nanti ada pengumuman detil, intinya yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat pelayanan customer bisa jalan, bisa hadir karyawannya. Tapi yang bersifat management itu bisa dilakukan di rumah," jelasnya.

Diketahui, Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah kantor pada Selasa (6/7). Dalam sidak tersebut Anies mengungkapkan kekecewaannya masih ada saja sektor non esensial bekerja di kantor.

Kegiatan sidak dipublikasi melalui Instagram story @aniesbaswedan.

Kantor pertama, Anies mendatangi kantor Ray White Indonesia. Setibanya di kantor pemasaran properti itu, Anies menegur orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap manajemen kantor.

"Ini bukan soal untung rugi. Ini soal nyawa, yah. Kita ini mau nyelametin nyawa orang dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini pekerja pekerja ikut aja," tegur Anies yang dikutip pada Selasa (6/7).

Tidak ada bantahan dari perempuan yang diduga pihak bertanggung jawab terhadap perkantoran Ray White Indonesia tersebut.

"Sekarang tutup kantor yah dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti?"

Usai menegur, Anies didampingi Satpol PP memproses kantor tersebut dengan memberikan sanksi administrasi dan penempelan informasi bahwa kantor tersebut ditutup sementara waktu.

Kantor berikutnya yaitu PT Equity Life Indonesia. Sama seperti sidak kantor pertama. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegur keras pihak yang masih memaksakan pekerja datang ke kantor.

"Kenapa dilanggar? Setiap hari kita nguburin orang pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak enggak ada yang untung. Apalagi ada ibu hamil masuk," kritik Anies.

Usai disidak, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti, memberikan pernyataan dan penegasan bahwa perusahan tempat dia bekerja masuk dalam kategori sektor esensial. Penegasan ini dia sampaikan, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak kepatuhan perkantoran selama kebijakan PPKM Darurat.

"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial berdasarkan ketentuan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19," ucap Yuliarti dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Rabu (7/7).

Saat dihubungi, Yuliarti menegaskan selama masih beroperasional di masa PPKM Darurat, Equity menerapkan kebijakan 50 persen kerja dari rumah, dikenal dengan work from home (WFH). Merujuk Instruksi Mendagri yang dimaksud, Yuliarti meyakini kebijakan perusahaan tidak melanggar regulasi dengan mempekerjakan karyawan maksimal 50 persen dari kapasitas.

Ia menambahkan, ketaatan perusahaan dapat dibuktikan dengan sistem yang dimiliki gedung. Mengingat kebijakan PPKM Darurat yaitu membatasi karyawan yang bekerja dari kantor, sistem dari gedung akan secara otomatis menolak izin akses masuk, jika kapasitas sudah melebihi standar.

"Gedung kita kan 59 lantai, kalau pun kita over kuota nggak bisa, otomatis direject by system. Kita pakai tapping kedetect dan pasti akan disurati langsung oleh building managementnya," jelasnya.