Usai putusan MA, Jalan Sudirman dan MH Thamrin diprediksi semrawut

Merdeka.com - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor terlalu terburu-bur. Keputusan tersebut bahkan dapat menyebabkan kemacetan di Jalan MH Thamrin.

Djoko mengatakan, kemacetan tersebut dapat diprediksi lantaran masih adanya pekerjaan pembangunan Mass Rapid Transid (MRT) di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

"Sekarang sedang ada pekerjaan pembangunan MRT, sering membuat kemacetan. Apalagi nanti ditambah sepeda motor lagi. Akan semakin tambah semrawut. Transportasi Jakarta akan semakin buruk yang akhirnya citra Jakarta menuju kota transportasi berkelanjutan makin terpuruk," katanya melalui pesan singkat, Selasa (9/1).

Di lain sisi, dia menambahkan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Salah satu sasarannya adalah sharing penggunaan angkutan umum sebesar 60 persen.

"Upaya pelarangan ini sebenarnya masih bisa diberlakukan lagi, jika Pemprov DKI Jakarta berniat membuat aturan yang baru. Namun, melihat Gubernur DKI Anies yang mendukung pelarangan ini, sulit rasanya ada aturan baru," ujarnya.

"Padahal, salah satu kunci keberhasilan penataan transportasi di daerah adalah peran kepala daerah," tambah Djoko.

Djoko mengatakan, saat ini perlu upaya advokasi ke kepala daerah dan hakim dari kalangan akademisi transportasi, LSM, pejabat instansi berkait transportasi. Pasalnya, putusan MA tersebut bertentangan dengan ilmu transportasi.

"Ilmu transportasi mungkin tidak cocok lagi diajarkan di kampus kampus perguruan tinggi di Indonesia. Selama pola pikir Hakim di Indonesia sebagai pemutus keadilan kurang berpikir dan bertindak bijak," tutupnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang memohon Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sepanjang Jalan MH Thamrin untuk dibatalkan. Peraturan ini pada saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat gubernur DKI.

Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin menyatakan aturan ini bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.