Usai tutup Alexis, Anies-Sandi diingatkan janji DP 0 Rupiah dan reklamasi
Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah membuktikan salah satu janji kampanyenya, menutup Alexis. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengingatkan, masih ada janji lain yang ditunggu oleh warga Ibukota.
Taufik mengatakan, masyarakat sudah berharap banyak dengan kepemimpinan Anies-Sandi. Salah satunya adalah terkait dengan program hunian murah.
"DP 0 rupiah harus direalisasikan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (30/10).
-
Bagaimana upaya pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu? Dan akan terus ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan faktor utama untuk kemajuan Pulau Taliabu.
-
Siapa yang akan mengelola kekayaan Indonesia? 'Saya Prabowo-Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia dan tidak hanya menjaga kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,' ujar dia.
-
Siapa yang akan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas? Pada Kamis (12/9), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Uni Emirat Arab menyepakati sebuah perjanjian kerja sama untuk mengembangkan kawasan Tanjung Emas Semarang.
-
Infrastruktur apa yang dibangun di Pulau Taliabu? “Jadi kita yang paling pertama fokus saya adalah membangun infrastruktur karena transportasi antara desa sampai dengan kecamatan kabupaten mungkin salah satu termahal di republik ini Pulau Taliabu karena harus memakai transportasi laut,“
-
Apa yang diminta dibangun di Pulau Seribu? Ada permohonan bangunan green house di pulau seribu yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit dari Kementan juga,
-
Dimana pabrik itu akan dibangun? Arkeolog di Jepang menemukan timbunan sekitar 100.000 koin di Kota Maebashi, sekitar 100 kilometer barat laut Tokyo.
Selain soal hunian, politisi Gerindra ini menambahkan, Anies-Sandi juga harus mempertegas sikapnya terhadap reklamasi di Teluk Jakarta. Harus ada pembicaraan serius antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang dan masyarakat.
Dia menjelaskan, pulau reklamasi yang sudah jadi tidak mungkin untuk dihentikan. Sehingga janji kampanye Anies-Sandi akan direalisasikan pada pulau-pulau yang belum sempat dikeruk.
"Jadi nanti kita duduk bareng yang udah jadi itu (pulau reklamasi) mau diapain? Ini harus didiskusiin, kalau dikeruk lagi pencemaran," tegasnya.
Taufik mengungkapkan, nantinya saat semua pihak berkumpul akan membicarakan terkait penggunaan lahan pulau buatan tersebut. Sebab secara keseluruhan, hanya 52,25 persen yang dapat dibangun dan dikomersialkan.
"Pemda, pengembang, duduk bareng ini mau gimana? Terbuka dan transparan," tutupnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaAlvin Lim juga mengklarifikasi soal kucuran dana dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBasuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya