Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usulkan Interpelasi Formula E, Elektabilitas PDIP dan PSI Unggul di Jakarta

Usulkan Interpelasi Formula E, Elektabilitas PDIP dan PSI Unggul di Jakarta Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Rencana sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan panen dukungan publik. Interpelasi ditujukan untuk meminta penjelasan atas keputusan Anies menjadikan balap mobil listrik Formula E sebagai program prioritas.

Publik mempertanyakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah ketidakpastian apakah Formula E akan tetap bisa digelar. Target penyelenggaraan diundur hingga Juni 2022, setelah sebelumnya tertunda karena Jakarta menjadi episentrum pandemi Covid-19.

Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan bahwa dua partai politik yang mengusulkan interpelasi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), unggul di DKI Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

"Konsistensi PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi terhadap Anies berbuah secara elektoral dengan tingginya elektabilitas dan unggul di DKI Jakarta," kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9).

PDIP mengalami kenaikan elektabilitas dari survei sebelumnya pada bulan Maret 2021 sebesar 21,3 persen, kini mencapai 22,8 persen. Sementara itu PSI juga mengalami lonjakan elektabilitas, dari 14,3 persen menjadi 17,0 persen.

Di antara partai-partai yang cenderung menolak interpelasi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas secara signifikan. Demokrat yang secara nasional sedang naik daun sebagai partai oposisi utama naik elektabilitasnya, dari 5,5 persen menjadi 8,0 persen.

PKB sedikit naik dari 2,8 persen menjadi 3,3 persen, begitu pula dengan PPP (2,0 persen/2,3 persen). Selebihnya mengalami penurunan elektabilitas, yaitu Golkar (9,9 persen/8,5 persen), PKS (8,5 persen/6,8 persen), Gerindra (7,0 persen/6,3 persen), dan PAN (3,5 persen/2,8 persen).

"Turunnya elektabilitas tersebut perlu dicermati oleh pimpinan partai-partai dan wakil-wakilnya di DPRD DKI Jakarta, jangan sampai demi menolak interpelasi berdampak pada hilangnya dukungan publik secara elektoral," tandas Riandi.

Ancaman juga datang dari partai-partai baru, khususnya Partai Ummat (1,3 persen/3,0 persen) dan Gelora (0,3 persen/1,5 persen). Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais yang berlatar belakang PAN, sedangkan Gelora diisi tokoh-tokoh yang semula bergabung dalam PKS.

Pada papan bawah terdapat Perindo (1,0 persen/0,8 persen), PBB (0 persen/0,5 persen), Berkarya (0,8 persen/0,3 persen), dan Hanura (0,5 persen/0,3 persen). Sisanya tidak mendapat dukungan (PKPI, Garuda, dan Masyumi Reborn), serta tidak tahu/tidak jawab (12,0 persen).

Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 28 Agustus-3 September 2021 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±4,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter: Rinaldo/Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya

Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025

Jakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta

Jakpro masih berupaya dan berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) agar bisa menggeser jadwal penyelenggaraan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta

MTZ berujar, Jakpro masih berkomunikasi dengan FEO terkait tanggal yang pas agar Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E 2024.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik

Formula E Jakarta tidak masuk kalender balap musim 2024 yang dirilis Formula E ABB FIA. Karena jadwal yang bersamaan dengan masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Formula E Kembali Digelar di Jakarta Pada 2025, Berikut Jadwalnya
Formula E Kembali Digelar di Jakarta Pada 2025, Berikut Jadwalnya

Formula E diselenggarakan pada 2022 silam di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Bertepatan Pemilu, Jakarta Tidak Masuk Kalender Formula E 2024
Bertepatan Pemilu, Jakarta Tidak Masuk Kalender Formula E 2024

Musim kesepuluh Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA akan dimulai di Mexico City, Mexico pada 13 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Jakpro Beberkan Audit Sementara Formula E Jakarta 2023, Apa Hasilnya?
Jakpro Beberkan Audit Sementara Formula E Jakarta 2023, Apa Hasilnya?

Jakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.

Baca Selengkapnya
Jakpro Ungkap Laporan Keuangan Formula E 2023 Sedang Diaudit
Jakpro Ungkap Laporan Keuangan Formula E 2023 Sedang Diaudit

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan sedang melakukan audit terkait laporan keuangan terkait ajang balap mobil listrik Formula E 2023.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran

Penerapan Pilkada Jakarta dua putaran masih sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran

KPU tengah merancang keputusan untuk mempersiapkan peluang putaran kedua Pilgub Jakarta 2024

Baca Selengkapnya
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!

Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya