UU Pilkada direvisi, Taufik minta Ahok tak takut maju independen

Merdeka.com - Komisi II DPR berencana membahas draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama soal syarat maju seorang calon secara perorangan. Nantinya, DPR akan menaikkan syarat dukungan KTP bagi calon independen menjadi 15-20 persen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pun mengaku menyambut baik rencana revisi UU pilkada itu. Sebab khusus untuk Jakarta memang ada pengecualian, karena calon harus meraup suara minimal 50+1 dukungan dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT)

"Bagus gitu lho. Kan harus sama kalau mau maju. Kedua ya enggak usah takut kalau bakal dipilih. Kan 20 persen Jakarta belum memang kalau pilgub DKI, menangnya 50 + 1," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).

Dia mengaku tak sependapat jika ada kalangan yang menilai revisi itu tujuannya sangat subjektif, yakni sebagai upaya untuk memperberat syarat calon independen, seperti Ahok yang akan maju menjadi kepala daerah.

"Kan bukan buat di Jakarta saja, buat pilkada seluruh Indonesia. Ini mah enggak ada hubungannya sama Ahok," tegasnya.

Ditambahkannya, politisi Gerindra ini menyarankan Ahok tidak perlu khawatir bisa atas sikapnya untuk maju secara independen. Terlebih, karena Ahok berulangkali merasa yakin dengan relawannya yang bernama TemanAhok dapat mengumpulkan dukungan satu juta fotokopi KTP warga Jakarta.

"Kalau dia merasa yakin lewat jalur independen ya enggak usah takut gitu lho. Nggak perlu dirisaukan. Ini kan buat independen di seluruh Indonesia," pungkasnya.