Vaksin AstraZeneca Disetop Sementara, Pemprov DKI Ikut Regulasi Pemerintah Pusat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengikuti regulasi dan keputusan pemerintah pusat terkait penghentian distribusi dan penyuntikan sementara vaksin AstraZeneca. Keputusan penghentian sementara vaksin tersebut buntut kematian Trio Fauqi Firdaus (22).
"Semua terkait vaksin kami terima dari pemerintah pusat dan akan kami laksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan keputusan pemerintah pusat," ucap Riza di Balai Kota, Senin (17/5).
Riza menuturkan, posisi Pemprov DKI hanya menjadi fasilitator warga penerima vaksin Covid. Perihal merek vaksin yang akan disuntikkan, keputusan tersebut mengikuti pemerintah pusat.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana vaksin kanker ini bekerja? Putin menyatakan keyakinannya bahwa vaksin tersebut, bersama dengan obat imunomodulator generasi baru, akan segera menjadi bagian integral dari terapi individual yang efektif.
-
Siapa yang menyuntikkan vaksin HIV ke dirinya sendiri? Ahli virologi asal India, Pradeep Seth, pernah melakukan eksperimen ekstrim terhadap dirinya sendiri di tahun 2003. Dia menyuntikkan vaksin HIV yang dikembangkannya pada dirinya sendiri. Untungnya, dia keluar dalam keadaan baik-baik saja.
-
Kenapa Zaskia menyarankan vaksin pneumonia? Zaskia mengungkapkan momen tersebut sebagai pengalaman yang sangat menakutkan dalam hidupnya, sehingga ia mengimbau semua orang untuk segera memberikan vaksin pneumonia kepada anak-anak.
"Vaksin mana pun yang disiapkan, yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, WHO, dirasa aman ya kami laksanakan," ujarnya.
Diketahui Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menghentikan sementara pendistribusian dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hanya Batch CTMAV547 saja yang dihentikan sementara. Selama penghentian sementara ini, kata Nadia, BPOM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas.
"Tidak semua batch dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya batch CTMAV547 saja yang dihentikan, sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu satu hingga dua minggu," kata Nadia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5).
Nadia mengatakan, keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara penggunaan dan distribusi vaksin AstraZeneca batch CTMAV547, merupakan bentuk kehati-hatian akan efek samping yang terjadi. Diketahui bahwa terdapat laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga disebabkan oleh AstraZeneca Batch CTMAV547.
"Penghentian sementara batch tersebut merupakan upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini," katanya.
Nadia menyebutkan, pemerintah menerima 3.852.000 dosis AstraZeneca pada 26 April 2021 lalu melalui skema Covax Facility/WHO. Dari jumlah tersebut, ada 448.480 dosis vaksin AstraZeneca batch CTMAV547.
Sehingga, hanya 448.480 atau 11,64 persen vaksin yang dihentikan sementara distribusi dan penggunaannya. Sedangkan batch lainnya, pemerintah memutuskan untuk tetap berjalan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya