Wacana HMP DPRD buat Ahok masih menggantung
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta batal menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) terkait tindak lanjut rekomendasi angket, Selasa (19/5) ini. Semula, rapat ini rencananya akan membahas kelanjutan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI, Ahmad Sotar Harahap mengatakan, tidak ada agenda rapimgab terkait hak menyatakan pendapat (HMP), karena memang belum jadwal pada hari terakhir reses anggota dewan ini.
"Nggak ada (agenda rapimgab terkait HMP), dik," kata Ahmad dalam pesan singkatnya, Selasa (19/5).
-
Apa yang AHY lakukan dalam rapat tersebut? Inilah satu momen besar saat AHY memimpin rapat.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Dia menambahkan, sudah ada komunikasi mengenai adanya rapat ini oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun, belum ada kepastian kapan rapat tersebut akan diselenggarakan.
"Lagi mau di agendakan bang. Waktunya belum tahu," ujar Sotar.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, hingga kini banyak anggota belum menerima undangan terkait rapat yang rencananya diselenggarakan besok, Selasa (19/5). "Terkait perkembangan rapimgab, banyak anggota dewan belum terima undangan," ungkapnya saat dihubungi, Senin (18/5).
Dia menegaskan, sikap politikus PDI Perjuangan ini dapat membuat mosi tidak percaya pada kalangan legislatif. Karena Prasetyo terus inkonsisten dalam menindaklanjuti hasil panitia angket.
"Kedepannya, bisa menimbulkan mosi tidak percaya di tingkat anggota dewan. Makanya, hingga kini banyak anggota dewan pertanyakan keseriusan ketua DPRD yang pada awalnya berniat untuk bahas HMP (hak menyatakan pendapat). Ternyata, sampai sekarang belum terwujud," tegas Prabowo.
Senada dikatakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima undangan rapimgab terkait HMP. Walaupun begitu, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Rapimgab digelar lusa.
"Nah, habis itu, sampai sekarang saya juga belum terima undangan untuk rapimgab," ujarnya.
Rapimgab tersebut akan membahas tentang menjawab permintaan pembahasan terkait HMP. "Dan pembayaran reses, karena baru cair 50 persen. Sisanya, setelah pertanggungjawaban," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaNasib hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 belum jelas hingga masa hingga masa sidang ke-IV DPR ditutup.
Baca Selengkapnya