Wagub Djarot yakin proyek toilet DPRD DKI bakal diaudit
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menduga alokasi anggaran renovasi toilet di Gedung DPRD DKI mencapai ratusan miliar tidak wajar. Dia meyakini proyek itu sarat penyelewengan.
"Ini kan pemborosan anggaran ya. Kemudian bisa juga ada penyalahgunaan anggaran. Makanya harus dicek anggarannya untuk apa saja. Apa betul itu (toilet) diperbaiki," kata Djarot di Jakarta, Minggu (17/7).
Menurut Djarot, alokasi anggaran renovasi toilet itu mesti diperiksa.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Bagaimana Sadikin Rusli terlibat dalam korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum..
-
Gimana DPRD bantu Transjakarta? Khoirudin mengaku, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Transjakarta itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
"Pasti ada audit. Pasti selalu harus diaudit. Ini anggarannya kan di bawah Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DKI," ujar Djarot.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga meminta penggunaan anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Dia mencurigai toilet mudah rusak padahal anggaran dialokasikan cukup besar.
Pada 2014, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Lantas tahun lalu dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar. Proyek itu dimenangkan PT Hana Huberta.
Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.
Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.
Padahal, proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan pada 2013 lalu dengan nilai anggaran Rp 47 miliar. Waktu itu, dilakukan penggantian tembok marmer di lobi gedung. Namun, tahun ini proyek yang sama kembali dikerjakan. Tembok marmer yang baru terpasang sekitar setahun itu kembali dibongkar.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mencurigai masih adanya pihak bermain dengan pagu anggaran. Bukan hanya di legislatif, tetapi juga anak buahnya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan proyek itu.
"Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan," kata Ahok, sapaan Basuki. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaDPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.
Baca SelengkapnyaKritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru di kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan Tol MBZ.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.
Baca SelengkapnyaHal memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaHeru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaPDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca Selengkapnya