Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub Djarot yakin proyek toilet DPRD DKI bakal diaudit

Wagub Djarot yakin proyek toilet DPRD DKI bakal diaudit Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menduga alokasi anggaran renovasi toilet di Gedung DPRD DKI mencapai ratusan miliar tidak wajar. Dia meyakini proyek itu sarat penyelewengan.

"Ini kan pemborosan anggaran ya. Kemudian bisa juga ada penyalahgunaan anggaran. Makanya harus dicek anggarannya untuk apa saja. Apa betul itu (toilet) diperbaiki," kata Djarot di Jakarta, Minggu (17/7).

Menurut Djarot, alokasi anggaran renovasi toilet itu mesti diperiksa.

"Pasti ada audit. Pasti selalu harus diaudit. Ini anggarannya kan di bawah Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DKI," ujar Djarot.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga meminta penggunaan anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Dia mencurigai toilet mudah rusak padahal anggaran dialokasikan cukup besar.

Pada 2014, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Lantas tahun lalu dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar. Proyek itu dimenangkan PT Hana Huberta.

Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.

Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.

Padahal, proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan pada 2013 lalu dengan nilai anggaran Rp 47 miliar. Waktu itu, dilakukan penggantian tembok marmer di lobi gedung. Namun, tahun ini proyek yang sama kembali dikerjakan. Tembok marmer yang baru terpasang sekitar setahun itu kembali dibongkar.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mencurigai masih adanya pihak bermain dengan pagu anggaran. Bukan hanya di legislatif, tetapi juga anak buahnya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan proyek itu.

"Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan," kata Ahok, sapaan Basuki. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus

Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar
DPRD Jakarta Panggil Jajaran Disbud hingga Inspektorat Buntut Korupsi Rp150 Miliar

DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.

Baca Selengkapnya
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?

Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar
KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Waka Proyek Hingga Eks Dirut Jasamarga
Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Waka Proyek Hingga Eks Dirut Jasamarga

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru di kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembangunan Tol MBZ.

Baca Selengkapnya
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Diperiksa 6 Jam Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Said Didu Dicecar 25 Pertanyaan
Diperiksa 6 Jam Terkait Dugaan Penyebaran Hoaks, Said Didu Dicecar 25 Pertanyaan

Pemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Tol MBZ, Mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Dituntut 4 Tahun Penjara
Kasus Korupsi Tol MBZ, Mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Dituntut 4 Tahun Penjara

Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Gandeng BPKP dan Inspektorat Audit Pembangunan JIS
Heru Budi Gandeng BPKP dan Inspektorat Audit Pembangunan JIS

Heru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.

Baca Selengkapnya
Legislator DKI Usul Bentuk Pansus JIS, Audit Total Pembangunan
Legislator DKI Usul Bentuk Pansus JIS, Audit Total Pembangunan

PDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Baca Selengkapnya