Wagub DKI akan lobi Komisi II DPR demi lahan hibah Kemayoran
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana melobi Komisi ll DPR RI untuk membicarakan rencana hibah lahan di Kemayoran yang akan dibangun wisma atlet. Komisi ll diketahui menolak rencana hibah lahan tersebut.
"Nanti saya akan bicara dengan Komisi II DPR RI. Nanti kita bicarakan. Ada beberapa persepsi yang perlu disamakan dengan Komisi II," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (4/12).
Politikus PDIP itu menegaskan, pembangunan wisma atlet bukan untuk kepentingan DKI Jakarta semata. Pembangunan wisma atlet, lanjutnya, membawa nama bangsa Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Kenapa Wisma Atlet dianggap cocok untuk gudang logistik Pemilu? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
-
Mengapa Menpora Dito mendukung atlet disabilitas? Pemerintah, kata dia berkomitmen penuh terhadap perkembangan dan prestasi dari para atlet disablitas.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Jangan gegabah. Ini bukan hanya untuk kepentingan DKI Jakarta, ini kepentingan negara. Karena kebetulan tuan rumahnya adalah DKI. Dan kita punya tanggung jawab bangun Wisma Atlet itu. Yang tepat di Kemayoran dan Setneg sudah oke," ujarnya.
Sebelumnya, Djarot mengaku sudah membicarakan hibah lahan tersebut kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Hal tersebut diungkapkan Djarot saat menjemput Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
"Kemarin waktu saya jemput Pak Jokowi di Halim, saya sudah ngomong sama Mensesneg tentang masalah ini," ujarnya.
Djarot menambahkan, selain meminta hibah lahan Kemayoran Pemrov DKI juga meminta izin untuk merevitalisasi lapangan golf yang berada tepat di depan lahan yang akan dihibahkan. Menurutnya, dari pada lapangan golf tersebut hanya dimanfaatkan segelintir orang, dia menyarankan lahan tersebut dijadikan taman.
"Daripada hanya dimanfaatkan sekelompok orang, golongan tertentu, mending dibuka untuk taman kota yang bagus. Ada lapangan futsal, taman, dan jogging track," ujarnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD Minta Pemprov DKI Gunakan Wisma Atlet Dijadikan Gudang Logistik Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaIa menegaskan bahwa dirinya ingin Heru melanjutkan pembangunan di JIS agar dapat terus digunakan di event-event lainnya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak artis dan influencer berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaKalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya