Wagub DKI Minta Pusat Bantu Faskes Botabek Ringankan Beban Okupansi RS di Jakarta

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya secara intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar turut membantu dalam penanganan okupansi rumah sakit rujukan Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI meminta agar pemerintah pusat turut mendukung fasilitas kesehatan di kota-kota penyangga ibu kota.

"Tadi juga saya bertelepon dengan pak Menko mudah-mudahan ada penambahan nanti di daerah Botabek (Bogor Tangerang Bekasi). Jadi pemerintah pusat akan membantu, mudah-mudahan meningkatkan kapasitas kemampuan dari daerah-daerah di luar Jakarta, apakah rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, tempat tidurnya, ICU dan sebagainya itu harapan kami," ujar Riza saat mengunjungi TPU Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (27/1).

Riza menjelaskan, permintaan ini bukan tanpa sebab. Okupansi rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta mencapai 80 persen. Dari persentase tersebut, 24-30 persen merupakan pasien rawat Covid-19 non-DKI.

Jika pasien yang dirawat hanya pasien ber-KTP Jakarta, Riza mengatakan okupansi rumah sakit berkisar 60 persen. Namun, ia menegaskan, fasilitas kesehatan di DKI terbuka untuk seluruh warga tanpa memilah kependudukan.

"Selama ini kami melayani menampung tidak kurang dari 24 persen bahkan bisa 28-30 persen pasien non-Jakarta, mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari pemerintah pusat yang akan membantu daerah Botabek di luar Jakarta nanti bisa tertampung di daerah masing-masing," harap Riza.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Lia Gardenia meminta rumah sakit di Indonesia dengan keterpakaian tempat tidur lebih dari 60 persen untuk berhati-hati. Sebab, keterpakaian tempat tidur di atas 60 persen bisa mengakibatkan rumah sakit kolaps atau stagnasi.

"Kalau bisa angka yang mencapai 60 persen ke atas itu harus hati-hati," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/1).

Dia menyebut, ada 10 provinsi di Indonesia yang mencatat keterpakaian tempat tidur rumah sakit di atas 60 persen. Yakni, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Lampung dan Jawa Tengah.

Selain 10 provinsi tersebut, ada beberapa provinsi lain di Indonesia yang memiliki keterpakaian tempat tidur rumah sakit mendekati 60 persen. Misalnya, Bali.

"Adapun yang sudah hampir-hampir Bali. Sudah mulai mengkhawartirkan," ujarnya.

Lia menjelaskan, standar aman keterpakaian tempat tidur rumah sakit berada di angka 50 persen. Pada angka tersebut, rumah sakit masih bisa menerima pasien yang masuk.

Namun, jika keterpakaian tempat tidur lebih dari 50 persen atau 60 persen, kondisi rumah sakit tersebut mulai mengkhawatirkan.

"Kalau (keterpakaian rumah sakit) 60 persen juga sudah meningkat tapi oke lah masih bisa tambah pasien baru. Tapi kalau sudah kayak 85 persen susah banget mau memindahkan," kata dia.

Tingginya keterpakaian rumah sakit di beberapa provinsi di Indonesia akibat pasien Covid-19. Sejak akhir 2020, keterpakaian rumah sakit di Indonesia meningkat drastis. Seiring dengan kasus positif Covid-19 yang meningkat tajam.

Berangkat dari situasi itu, Lia mengajak masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan guna menekan laju penularan Covid-19. Dia menegaskan, mematuhi protokol kesehatan merupakan kunci menurunkan keterpakaian rumah sakit di Tanah Air.

"Jangan sampai lah angka (kasus Covid-19) itu naik terus. Salah satunya pengendalian diri dari masyarakat. Itu yang sangat membantu rumah sakit," tutupnya.