Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI Minta Rencana Kegiatan Reuni 212 Dipikirkan Ulang

Wagub DKI Minta Rencana Kegiatan Reuni 212 Dipikirkan Ulang Wagub DKI Buka Kemungkinan Jalur Road Bike di GBK. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria meminta panitia reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 memikirkan ulang rencana kegiatan tersebut. Alasan Wagub, Indonesia khususnya Jakarta masih dilanda Pandemi Covid-19.

"(Rencana aksi PA 212) Ya nanti kita akan lihat ya. Sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran kita harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman," kata Riza kepada wartawan, Minggu (7/11).

Jakarta menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah turun ke level 1. Namun bukan berarti sudah bebas melakukan kegiatan seperti sebelum Pandemi.

Orang lain juga bertanya?

"Harapan kita di Jakarta ini sekalipun kita sudah memasuki level 1, kita bersyukur. Tapi, tidak serta merta kemudian kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelum ada pandemi," ujarnya.

Karena itu Wagub meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah saja. Sekalipun vaksinasi sudah tinggi, masyarakat tetap diminta ikut serta melakukan pencegahan penularan Covid-19. "Karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19," sambungnya.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat mempertimbangkan kembali untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

"Jadi kegiatan-kegiatan apapun yang dapat menimbulkan, berpotensi menyebabkan kerumunan tentu harus dipertimbangkan. Untuk sebaik-baiknya untuk dipikirkan kembali, agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," tegasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kata Heru Budi soal Proyek Restorasi Rumah Dinas Gubernur Rp22,2 M
Kata Heru Budi soal Proyek Restorasi Rumah Dinas Gubernur Rp22,2 M

Heru mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Jateng Buka Suara Soal Gibran dan Ganjar Pranowo Tak Diundang saat Konsolidasi Partai di Semarang
PDIP Jateng Buka Suara Soal Gibran dan Ganjar Pranowo Tak Diundang saat Konsolidasi Partai di Semarang

Atas permasalahan itu, PDIP Jateng meminta maaf, sebab undangan tersebut diberikan mendadak.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Pramono Tanya Ridwan Kamil soal Rencana Pindahkan Balai Kota: Ini Bagian dari Imajinasi atau Serius?
Pramono Tanya Ridwan Kamil soal Rencana Pindahkan Balai Kota: Ini Bagian dari Imajinasi atau Serius?

Pramono sempat menyindir rencana yang hampir sama pernah disampaikan Ridwan Kamil saat masih menjabat Gubernur Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun

Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya
RUU Kekhususan Jakarta, Ada Usulan Gubernur Bisa Tunjuk Wagub Tanpa Melalui Pilkada
RUU Kekhususan Jakarta, Ada Usulan Gubernur Bisa Tunjuk Wagub Tanpa Melalui Pilkada

Walaupun usulan itu disadarinya akan berbenturan dengan sistem pilkada yang sudah mengharuskan Gubernur dipilih bersama Wakil.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja
Wacana Wapres jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja

Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana Wakil Presiden diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi.

Baca Selengkapnya