Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI Pastikan Commitment Fee Formula E Tidak Bakal Hangus

Wagub DKI Pastikan Commitment Fee Formula E Tidak Bakal Hangus Formula E. ©2019 REUTERS

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan commitment fee yang dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI untuk Formula E tidak hangus. Kendati waktu pelaksanaan kompetisi mobil balap listrik tersebut belum terkonfirmasi.

Dia menjelaskan, alasan dana tidak hangus karena pandemi Covid-19 saat ini merupakan kondisi luar biasa yang tidak terprediksi.

"Kalau soal dana itu kan tidak hilang ini kan force majeur kalau ada pandemi ini kan tidak berarti dana yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak hilang dana yang sudah pernah dibayarkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11).

Orang lain juga bertanya?

Namun, politikus Gerindra itu enggan mengomentari lebih lanjut alasan Pemprov DKI tidak menarik Rp 560 miliar sebagai committee fee Formula E untuk penanganan Covid-19. Desakan ini, sempat diutarakan fraksi PSI.

Riza menuturkan perhelatan Formula E masih menunggu kepastian pandemi Covid dapat terkendali.

"Formula E tadinya itu tahun 2020 tetapi karena pandemi covid-19 itu kan ditiadakan nanti kita lihat apakah dimungkinkan di tahun 2021 kita belum tahu. Kita lihat nanti kondisinya," tegasnya.

Perihal commitment fee Formula E acap kali dipertanyakan PSI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, wajar jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan penarikan commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Mengingat perhelatan balap mobil tersebut ditunda pelaksanaannya.

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

Saya setuju commitment fee diambil oleh DKI. Karena penyelenggara Formula E tidak jadi dilaksanakan karena bukan pihak DKI yg membatalkan tetapi karena adanya bencana Covid-19," katanya saat dihubungi, Rabu (6/5)

Menurutnya, panitia penyelenggara Formula E harus melakukan pengembalian commitment fee tersebut. Sehingga anggaran bernilai miliaran Rupiah tersebut dapat dialokasikan untuk membantu warga Jakarta terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi pihak penyelenggara Formula E jangan menahan duit DKI tersebut. Karena duit itu segera direalokasikan untuk kebutuhan sembako warga Jakarta," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memangkas proyeksi anggaran menjadi Rp 47 triliun akibat perekonomian melambat terkena dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee Formula E dengan total Rp560 miliar. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO).

"Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, menurut Anthony, terdapat alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang.

"Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini," ucap Anthony. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik

Formula E Jakarta tidak masuk kalender balap musim 2024 yang dirilis Formula E ABB FIA. Karena jadwal yang bersamaan dengan masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta

MTZ berujar, Jakpro masih berkomunikasi dengan FEO terkait tanggal yang pas agar Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E 2024.

Baca Selengkapnya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya

Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Dharma Pongrekun Janji Gratiskan Sewa JIS, Ini Respons Heru Budi
Dharma Pongrekun Janji Gratiskan Sewa JIS, Ini Respons Heru Budi

Sebelumnya, bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa JIS jika ada anggaran

Baca Selengkapnya
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!

Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Harga Pertalite dan Solar Dipastikan Tak Naik Awal Bulan Depan
Kabar Gembira, Harga Pertalite dan Solar Dipastikan Tak Naik Awal Bulan Depan

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Baca Selengkapnya
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025

Jakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya